DPR-Pemerintah Godok Keringanan Pajak Bisnis Start UP

Dalam menghadapi industri revolusi generasi keempat atau lazim disebut 4.0, DPR bersama pemerintah melalui RUU Kewirausahaan tengah menggodok peraturan agar bisnis start up diberikan keringanan tak perlu membayar pajak diawal 3-4 tahun usahanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menekankan aturan ini bertujuan untuk merangsang lahirnya berbagai kreatifitas bisnis start up. Dengan langkah tersebut, diharapkan Indonesia mampu unggul dalam Revolusi Industri 4.0.

Hal itu dikemukakan Bamsoet, panggilan akrab politisi Golkar ini saat menerima Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya di ruang kerja Pimpinan DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Bamsoet berharap HIPMI dapat mendukung Indonesia menghadapi Revolusi Industri 4.0. Peran para pengusaha muda diyakini membuat bangsa Indonesia tak hanya menjadi follower, namun akan menjadi trend setter.

Disampaikan Bamsoet ini, Revolusi Industri 4.0 merupakan keniscayaan yang tak bisa dielakan. Bangsa Indonesia diingatkan Bamsoet harus siap menghadapinya.

"Jika tidak, kita akan tenggelam dalam bayang-bayang bangsa lain," kata Bamsoet berharap kebijakan keringanan pajak untuk bisnis start up disambut baik oleh HIPMI Jakarta Raya.

"Kita sedang menggodok aturan agar bisnis start up bisa diberikan keringanan tak perlu membayar pajak diawal 3-4 tahun usahanya. Ini untuk merangsang lahirnya berbagai kreatifitas bisnis start up, sehingga kita mampu unggul dalam Revolusi Industri 4.0," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet selaku senior HIPMI mendorong para anggota HIPMI Jakarta Raya tak lelah belajar dan senantiasa meningkatkan kemampuan masing-masing individu. Ia mengingatkan, persaingan global kedepannya akan semakin sulit karena dunia berubah secara cepat.

"Jangan jadikan HIPMI sekadar tempat mencari pekerjaan. Para angggota harus memanfaatkan wadah HIPMI Jakarta Raya sebagai tempat memperluas jaringan,” pesan Bamsoet.

“Membangun networking sangat penting, efeknya akan kalian rasakan di masa yang akan datang. Bangun bangsa dan negara dengan menjadi pengusaha yang berintegritas dan memiliki jiwa nasionalisme," imbuhnya.

Ketua HIPMI Jakarta Raya, Afifuddin Kalla mendukung segera disahkannya RUU Kewirausahaan Nasional. Afifuddin mengungkalkan, bagi HIPMI Jakarta Raya, RUU tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan jumlah pengusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu memerangi kemiskinan.

Afifuddin menerangkan dalam waktu dekat HIPMI Jakarta Raya akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada para anggotanya. Tema yang diambil dikatakannya tak lepas dari Revolusi Industri 4.0.

"Lebih kurang 300 anggota kita yang baru, mereka bergerak di bisnis start up dan ekonomi kreatif. Kita ingin menyiapkan para anggota HIPMI menyukseskan Indonesia dalam memasuki Revolusi Industri 4.0 melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diadakan HIPMI Jakarta Raya," tukas Affifudin.