Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyatakan, secara umum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Surabaya 100 persen sudah siap untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan pada 23 - 26 April 2018 mendatang.
“Kami dari Komisi X mengucapkan selamat kepada anak-anak yang akan mengikuti UNBK. Semoga mereka dapat meningkatkan kejujuran. Karena kita semua menginginkan anak-anak kita ke depan memiliki integritas yang bermartabat dan dapat diandalkan,” kata Sutan, usai memimpin pertemuan Tim Komisi X dengan Wali Kota Surabaya dan jajarannya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/4/2018).
Politisi F-Gerindra itu juga memberikan apresiasi kepada Walikota Surabaya yang telah menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 32 persen dari APBD. “Kami melihat Kota Surabaya ini memiliki kesiapan, yang jadi pertanyaan kami ini ada apa. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Wali Kota Surabaya, ternyata neraca pendidikan sudah lebih dari 30 persen. Ini salah satu indikator keberhasilan,” jelas Sutan.
Komisi X DPR, lanjutnya, akan mendorong dan meminta kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk mencontoh kesiapan Kota Surabaya. “Kalau ingin bangsa kita maju, daerah kita maju salah satu kuncinya di anggaran,” tandasnya.
Ia menginformasikan, masih banyak daerah yang menganggarkan anggaran pendidikannya di bawah 5 persen. “Alhamdulillah di sini sudah 32 persen. Artinya keberpihakan terhadap dunia pendidikan itu sebagai mandatori UU itu sudah benar. Selama ini kami baru tahu di DKI Jakarta saja. Ternyata setelah mendapat penjelasan dari Ibu Walikota Surabaya, ternyata rahasianya ada di anggaran pendidikan APBD. Amanat UU saja hanya 20 persen,” jelas Anggota Dewan dapil Jambi ini.
Dijelaskan Sutan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing, tentu seluruh pihak harus belajar dari kondisi yang bermasalah. Dulu, sambungnya, ketika UN masih menggunakan kertas dan pensil, hal pertama yang menjadi masalah adalah sontek menyontek. Kedua, adanya kebocoran soal. Namun, kini dengan menggunakan UNBK, soal didistribusikan dari pemerintah pusat langsung ke server sekolah-sekolah dan langsung ke komputer para siswa.
“Anak-anak tidak lagi saling menyontek. Artinya di sini terbina kejujuran diantara masing-masing siswa. Dengan demikian mereka akan meningkatkan literasi membaca. Karena literasi baca kita masih rendah,” ungkapnya.
Ia menilai, UNBK ini sesuatu langkah yang sudah sangat cerdas yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UNBK awalnya baru dilaksanakan oleh Sekolah Indonesia di Singapura dan Sekolah Indonesia di Malaysia. Seiring dengan itu, makin tahun makin banyak sekolah yang melaksanakan UNBK ini.
“Berarti pendidikan kita Insya Allah semakin baik. Ini yang kita lihat potret di Kota Surabaya. Kita bisa melihat potret yang ada di daerah-daerah lain yang masih menyedihkan. Jangankan bicara sarana komputer, sarana internetpun tidak ada. Demikian juga dengan sarana listrik tidak ada,” papar Sutan, sembari berharap dari kunjungan ke Kota Surabaya ini, dapat menjadi evaluasi pemerataan pendidikan di daerah lain.
Turut serta dalam pemantauan UNBK di Kota Surabaya ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI diantaranya Noor Achmad, Rita Zahara, Ledia Hanifa Amaliah, Nizar Zahro, Laila Istiana, dan Anang Hermansyah. Tim juga didampingi Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Supriano, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan.
