RMOL. Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan mengatakan usulan pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD harus memiliki dasar desakan yang kuat.Menurut politisi senior Partai Demokrat itu, hanya desakan dari masyarakat yang seyogyanya mampu merubah sistem tersebut. Kalau bukan berasal dari rakyat, sebaiknya pilkada lewat DPRD jangan dijalankan.
"Kalau itu usulan semua rakyat, why not? Tapi kalau ini masih memunculkan pro dan kontra, susah juga dijalankan," ujar Mangindaan dalam Seminar Nasional 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat' di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/4).
Meski bagi sebagian orang pilkada lewat DPRD dianggap mampu menekan angka korupsi, tampaknya Mangindaan tidak sepakat soal itu.
"Tidak juga, plus minusnya ada, minusnya itu tadi, pasti ada saja permainan," ujar Mangindaan.
Ditambahkannya, untuk saat ini yang perlu diperhatikan pemerintah adalah aspirasi masyarakat terhadap perubahan kebijakan tersebut, apakah memang diinginkan rakyat atau tidak, maka menurutnya hal ini perlu dikaji ulang secara mendalam.
"Jadi pilihannya sama, itu masih perlu dikaji ya," ujar Mangindaan.
