Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengapresiasi sosialisasi dana desa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Camat dan seluruh kepala desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Menurutnya, BPK sudah sepatutnya menggunakan audit kinerja sehingga bisa memfasilitasi pengelolaan keuangan yang output oriented.
Hal ini dikarenakan dana desa tujuannya adalah menggerakkan perekonomian desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
“Maka sepatutnya BPK menggunakan audit kinerja sehingga bisa memfasilitasi pengelolaan keuangan yang output oriented, dan bukan audit keuangan,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/05/2018).
Eva menjelaskan, dengan audit kinerja maka dana desa yang ada 60 Triliun bisa terkawal efektifitasnya sesuai tujuan peruntukannya.
Dalam hal ini, Eva menggunakan ilustrasi kesuksesan Desa Ponggok di Klaten dalam penggunaan dana desa, sehingga desa tersebut mampu keluar dari status sebagai desa tertinggal bahkan menjadi desa makmur. Dimana kesuksesan tersebut diperoleh melalui pemberdayaan BUMDES Tirta Mandiri yang bisa mendirikan 9 PT untuk berbisnis dan saham dimiliki oleh warga negara.
“BUMDES Tirta Mandiri berpenghasilan 10M di tabun 2017 sehingga punya banyak kesempatan untuk membuat program-program santunan manula, membayar BPJS seluruh warga desa, bedah rumah, maupun subsidi bulanan untuk manula. Tiap warga mendapat tambahan bulanan sekitar Rp 500.000 per bulan dari saham yang dipunyai di salah satu PT milik BumDes Tirta Mandiri,” ungkapnya.
Kendati demikian, Eva Sundari mengingatkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di pedesaan tidak akan terwujud jika tidak ada perdamaian dan kestabilan.
Dalam hal ini, Eva mengajak kepada seluruh peserta untuk mengheningkan cipta bagi para korban bom bunuh diri di Surabaya dan mewaspadai gerakan dan ajaran intoleransi yang merupakan cikal bakal terorisme.
