Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pemerintah belum meminta pertemuan khusus dengan DPR untuk membahas penambahan subsidi solar. 

Hal ini sejalan dengan pemerintah yang juga belum mengusulkan tambahan APBN melalui skema APBN Perubahan pada masa sidang baru ini.

Herman menjelaskan, semula DPR memang mengimbau pemerintah agar membahas penambahan subsidi solar kepada DPR. 

Sebab, solar sendiri merupakan BBM yang sistem pembayaran disubsidi menggunakan APBN yang perlu meminta pertimbangan DPR.

"Tidak ada agenda khusus yang membahas tambahan solar," kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Hanya saja, Herman mengatakan meski tak spesifik, masa sidang kali ini memang akan banyak membahas terkait anggaran 2019 mendatang. 

Ia mengatakan, mungkin saja pembahasan tambahan subsidi solar bisa dilakukan paralel dengan pembahasan anggaran 2019.

"Masa sidang ini siklus membahas anggaran 2019, baik untuk setiap KL maupun asumsi dasar makro. Jadi bisa paralel. Pemerintah juga sepertinya belum mengajukan APBN P," tutupnya.