Komisi X DPR RI menilai ada beberapa output data Biro Pusat Statistik (BPS) yang tidak sama dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Nizar Zahro di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). “Output yang saya maksud adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang disampaikan oleh BPS. Kalau memakai data Dapodik, belum tentu jumlah penduduk dari samplingnya itu berlokasi di sekolah itu,” ujar Nizar.
Nizar meminta kepada BPS, agar memberikan data yang sudah terkonfirmasi oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. “Sehingga kalau sudah terkonfirmasi kita akan masuk ke dalam aturan UUD 1945 bahwa pendidikan adalah mandatari 20 persen terhadap APBN. Setelah kita mengetahui data tersebut, maka kita dapat memetakannya terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dari paparan yang disampaikan oleh BPS ada data yang kurang, sambungnya. Nizar meyakini bahwa data yang benar adalah yang berdasarkan survei dari Susenas, bukan yang berasal dari Dapodik. “Kalau survei dari Susenas bisa terlihat angka by name, by address, dan by kartu keluarga. Sehingga kita bisa mengetahui berapa anak yang sudah putus sekolah, berapa yang sudah melaksanakan pendidikan sembilan tahun, dan juga berapa yang telah menempuh pendidikan lebih dari 9 tahun,” papar politisi Fraksi Gerindra itu.
Nizar berharap agar sebelum proses APBN tahun berjalan, baik itu APBN murni 2019 atau juga APBNP, data dari BPS harus sudah diberikan kepada Komisi X. “Hal itu sebagai data pembanding dalam menyiapkan sebuah program pendidikan dasar, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Sehingga kita dapat mengetahui data yang sudah teraplikasi dalam sebuah program yang sangat baik, terstruktur dan terjamin,” pungkasnya.
