Guna mencegah masuknya pengaruh paham radikal ke dalam institusi pendidikan, Komisi X DPR perlu mengadakan sebuah diskusi dengan Mendikbud serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengenai pengertian sesungguhnya tentang pendidikan karakter dan bentuknya akan seperti apa.

"Apakah hal ini sudah masuk di dalam kurikulum atau belum.  Karena hal itu harus dimulai dari kurikulum pendidikan, dan juga terkait dengan intensitas dan guru-gurunya. Seperti apa guru-guru yang akan mengajarkan tentang pendidikan karakter tersebut," ujar anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat.

Dari pertemuan tersebut, nantinya diharapkan akan menemukan sebuah hasil kesimpulan yang dapat diterapkan.

"Kira-kira akan ketemunya di mana, apakah mereka yang akan membuatkan semacam kurikulum atau memberi catatan metodologinya. Lalu bagaimana pula mengakomodirnya ke dalam pendidikan formal," paparnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi suatu langkah yang sangat penting, di mana akan dibahas persoalan mulai dari hulunya.

"Kami sangat prihatin sekali terhadap model baru, di mana orang tua bisa mengajak anaknya untuk ikut terlibat dalam melakukan kasus teror bom. Ini suatu yang luar biasa dan hal itu harus ada pencegahannya," miris politisi Fraksi Golkar itu.

Harus dibedakan antara orang taat dengan orang radikal. Ia setuju dengan adanya pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Hanya yang menjadi persoalan adalah nanti produknya dalam bentuk apa, kalau dahulu produknya adalah Tap MPR. Karena bentuknya Tap MPR maka eksekutif harus melaksanakannya, mengingat pada saat itu MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara," imbuhnya.

Mujib mengingatkan, saat ini yang melaksanakan hanya MPR dengan program Sosialisasi 4 Pilar-nya.

"Itu tidak cukup sama sekali, karena intensitasnya kurang, tidak masif, dan tidak terstruktur," pungkasnya.