Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Hj Suma Jenny Heryanti mengatakan beban masyarakat kian bertambah dengan kebijakan pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kebijakan ini dinilai tidak pro rakyat.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non subsidi jenis pertalite Rp 200 beberapa waktu lalu.
“Walaupun Pertalite masuk kategori BBM non subsidi, tapi kenaikannya dirasakan masyarakat ekonomi menengah,” ungkapnya, Senin (9/4/2018).
Ia berharap instansi terkait baik Pemerintah dan PT Pertamina selaku badan usaha yang berwenang mengatur harga BBM agar memperhatikan situasi ekonomi masyarakat dalam menerapkan kenaikan harga BBM.
"Tentu daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intervensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi," terangnya.
Suma menambahkan pengaruh inflasi tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja seperti pada golongan orang kaya.
“Tapi sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka. Agak sulit memperbaiki ketimpangan, jika harga barang-barang pokok terus diintervensi,” tandasnya.
