Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, pada hakekatnya Komisi X DPR mendorong pelaksanaan akselerasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun Komisi X melihat masih ada beberapa hal penting yang kurang diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya adalah sektor Sumber Daya Manusia (SDM) yakni orang -orang yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK yang dinilai masih belum sigap dalam mengatasi persoalan UNBK.
"Bukan berarti tidak ada kemajuan, tetapi jangan memaksakan diri untuk dilakukan secara menyeluruh. Mengingat sarana dan prasarana UNBK masih belum merata di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Masih banyak yang perlu dilakukan rehabilitasi," papar Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (30/5/2018).
Ferdi mengatakan, seandainya diberikan sarana dan prasarana di luar masalah gedung seperti perangkat komputer, namun tidak menutup kemungkinan adanya peluang terjadi hal-hal di luar keinginan. Menurutnya, SDM yang ada juga harus ditingkatkan kemampuannya dalam hal perawatan sarana dan prasarana IT tersebut.
"Yang menjadi persoalan lainnya adalah yang berada di luar wilayah kewenangan Kemendikbud, yaitu internet dan listrik. Belum seluruh sekolah yang sudah teraliri saluran listrik, seandainya pun listrik sudah teraliri tetapi terkadang masih ada yang kondisinya sering mati hidup," ujar politisi Fraksi Golkar itu.
Terkait masalah evaluasi UNBK, sambung Ferdi, sebenarnya Komisi X sudah dapat menduga persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi. "Ini akan menjadi sesuatu yang berat, karena pemerintah tidak membuat peta jalan dan kesannya memaksakan diri.
Oleh karenanya Panja Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR memberikan solusi bahwa khusus untuk sarana dan prasarana pendukung UNBK seperti penyediaan sarana komputer, anggarannya dimasukan pada dana Bantuan Operasional Sekolah.
Dengan kata lain, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana komputer tersebut dilakukan dengan cara sewa, bukan dengan cara membeli. "Karena kalau dengan cara membeli dan hanya digunakan untuk pelaksanaan UNBK, tentu hal ini akan memakan biaya yang sangat besar," imbuhnya.
Ferdi menyatakan, Komisi X DPR mendorong akselerasi UNBK namun dengan catatan harus menyeluruh, yakni perlu ada perbaikan terhadap SDM serta sarana dan prasarana pendukungnya. "Kata kuncinya adalah silahkan melakukan akselerasi tetapi jangan memaksakan diri," tandasnya.
Perihal tujuan kehadiran Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Provinsi DIY, Ferdi mengatakan bahwa Yogyakarta sebagai provinsi dipandang sangat relevan dalam kaitannya dengan kurikulum berbasis budaya. "Kita sadari bahwa selama ini banyak radikalisme dan hal-hal yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya kami memandang perlu untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kurikulum berbasis budaya. Apalagi saat ini kita telah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menjadi dasarnya," terang Ferdi.
Dikatakannya, selain itu Yogyakarta juga memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai kebudayaan. "Setelah kita kaji, nanti hasilnya kita serahkan kepada Kemendikbud. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan dijadikan sebagai provinsi pilot project pelaksanaan kurikulum berbasis budaya atau percontohan kurikulum berbasis budaya. Sebab DNA dari warga negara Indonesia adalah kebudayaan," pungkasnya.
