Anggota Komisi VI DPR RI, Ihsan Yunus mengaku meragukan pola evaluasi yang dilakukan Kementerian BUMN terkait rentetan kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam proyek-proyek yang digarap sejumlah BUMN Karya.
Hal ini disampaikan Ihsan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN yang diwakili sejumlah deputi-deputi.
"Sejauh ini kami belum tahu hasil evaluasi internal Kementerian BUMN terhadap sejumlah kecelakaan kerja yang melibatkan sejumlah BUMN karya," ujar politikus PDIP itu di ruang rapat Komisi VI Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Padahal, lanjut Ihsan, hal tersebut adalah permasalahan yang sangat penting dan prioritas bagi pemerintah Jokowi.
"Untuk itu harus kita pastikan bahwa hal serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, karena menyangkut nyawa manusia," tegas dia.
Selain itu, terang Ihsan, proyek-proyek yang digarap sejumlah BUMN karya juga merupakan agenda vital pemerintah.
"Yang harus kita jaga bersama dan sangat menentukan naik turunnya perekonomian Indonesia," ujarnya.
Ihsan pun mengaku tidak puas atas apa yang disampaikan perwakilan Kementerian BUMN terkait evaluasi kecelakaan konstruksi yang terjadi selama ini.
"Saya mendesak ada sesi (pertemuan) khusus dengan BUMN-BUMN karya yang didampingi deputi BUMN Ahmad Bambang. Kita juga mau tahu nantinya sudah sejauh mana perkembangan perbaikan managenent BUMN karya paska rekomendasi dari komite K2. Yang salah satu rekomendasinya adalah mengganti management karya," ungkapnya.
Dikatakan dia, Komisi VI nantinya akan melihat apakah rekomendasi dari K2 terutama soal perombakan direksi BUMN Karya tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
"Saya melihat Dirut baru yah itu-itu aja. Barang baru stok lama. Apa kementerian kekurangan orang yang capable?," sindirnya.
