Anggota DPR Fraksi Partai Golkar DPR Dito Ganinduto gerah melihat sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang betubi-tubi melontarkan kritik pedas ke pemerintahan Jokowi.
Dia merasa gerah bukan karena ogah Jokowi dikritik. Tapi, dia melihat kritik Amien tersebut tak tepat dan tak berdasar.
Amien memang terus melontarkan kritik ke Jokowi. Yang diungkit masih sama, yaitu soal utang, ketimpangan sosial, dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Kata Amien, segala persoalan yang ada itu karena Presiden tak bisa mengurus negara. Ibarat pepah, ikan busuk dari kepala. Semuanya menjadi busuk.
Menurut Dito, pengelolaan SDA di era Jokowi sudah banyak kemajuan dibanding pemerintahan sebelumnya. Di era Jokowi, Pertamina diberi kesempatan untuk mengelola lapangan minyak yang kontrak-kontrak eksploitasinya telah selesai. Blok Mahakam telah diserahkan ke Pertamina untuk dikelola (mulai 2018), menggantikan Total Indonesia.
"Ini salah satu saja, ada beberapa blok yang lain. Produksi minyak mentah Pertamina telah meningkat. Dengan diberikannya kesempatan pertama ke Pemerintah seperti sekarang, diharapkan produksi minyak mentah Usaha Nasional akan terus meningkat," papar Wakil Ketua Komisi VI DPR ini saat dihubungi, Minggu (10/6).
Saat ini, kata Dito, Indonesia sudah mengurangi ekspor liquified natural gas (LNG). Dahulu Indonesia adalah pengekspor LNG terbesar di dunia. Sekarang, memprioritaskan produksi gas bumi untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Produksi kilang LNG Tangguh akan digunakan seluruhnya untuk dalam negeri, terutama untuk listrik.
"Produksi kilang LNG Bontang, yang dulu seluruhnya diekspor, sekarang sebagiannya dikirimkan ke Jawa dengan membangun infrastruktur FSRU (Floating Storage Regasification Unit) di laut Jawa. Di era Jokowi, produksi Blok Migas Masela diarahkan untuk dimanfaatkan di dalam negeri, termasuk untuk mengembangkan wilayah Maluku Tenggara dan NTT," jelasnya.
Di era Jokowi juga, tambah Dito, terdapat kemajuan yang nyata dalam pembangunan smelter (pabrik peleburan). Sejumlah smelter, khususnya nikel dan bauksit, telah dibangun di Tanah Air.
Upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari tambang Freeport juga terus diusahakan. Termasuk dengan meningkatkan sinergi BUMN Pertambangan Indonesia melalui pembentukan konsorsium untuk menyelesaikan tantangan mengambilalih saham Freeport. Jokowi memberikan instruksi sendiri untuk kasus ini.
"Memerhatikan perkembangan ini, kita melihat sejumlah kemajuan di era pemerintahan Jokowi. Yaitu meningkatnya porsi pemanfaatan energi di dalam negeri, bertambahnya kemandirian pengelolaan oleh Badan Usaha Nasional, dan meningkatnya nilai tambah pengelolaan industri energi dan pertambangan dalam negeri. Di samping itu, juga dilakukan telah penyiapan pondasi yang lebih kuat bagi perkembangan industri nasional ke depan. Contohnya melalui pembangunan proyek kelistrikan 35.000 MW," ujarnya.
Meski begitu, Dito menganggap kritik Amien yang menyebut pemerintahan Jokowi berorientasi ke asing dapat dijadikan semangat untuk terus meningkatkan porsi pemanfaatan energi dan SDA di dalam negeri dan meningkatkan kemampuan industri-industri nasional. Pemanfaatan energi dan SDA yang dominan di dalam negeri akan terwujud bila di dalam negeri juga tumbuh industri-industri yang kuat/besar yang akan mengkonsumsi energi dan sumber daya alam tersebut.
"Dalam kaitan ini, inisiatif Making Indonesia 4.0 yang telah di-launch Presiden Jokowi April lalu memiliki nilai tinggi," tutup Dito.
