Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan Muhammad Nuruzzaman yang memutuskan hengkang dari Gerindra bukan seorang Wakil Sekjen di partai tersebut.
Hal itu disampaikan Fadli menanggapi pernyataan hengkangnya Nuruzzaman yang mengklaim sebagai Wakil Sekjen Gerindra. Fadli juga mengatakan Nuruzzaman bukan pengurus partai yang aktif dan dikabarkan hendak pindah partai.
"Seingat saya ia sudah lama tak aktif. Dia bukan Wakil Sekjen. Kabarnya memang mau pindah partai," kata Fadli melalui akun twitter pribadinya @fadlizon, Rabu (13/6/2018). Sementara itu, Nuruzzaman bersikeras menyatakan dirinya merupakan Wakil Sekjen di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sejak 2014 lalu. Nuruzzaman mengaku saat bergabung dengan Gerindra, posisi yang ia jabat ialah Wakil Sekjen.
Ia pun mengakui jarang diajak rapat, namun dirinya sempat diberi tahu bawa posisinya di Gerindra sebagai Wakil Sekjen. "Iya, saya diberi tahu posisi saya sebagai Wakil Sekjen," kata Nuruzzaman saat dihubungi.
Nuruzzaman sebelumnya memutuskan hengkang dari Partai Gerindra karena tak terima kiainya, Yahya Cholil Staquf, dihina saat menjadi pembicara di Israel.
Nuruzzaman merasa Fadli Zon telah menghina melalui cuitannya di twitter ihwal kehadiran Yahya sebagai pembicara di forum yang diprakarsai American Jewish Committee (AJC) terkait konflik Israel-Palestina.
"Ya, ini sebagai bentuk respons santri kepada kiainya sebenarnya. Jadi ini santri NU yang merespons ketika ada orang yang menyerang kiainya," ucap Nuruzzaman saat dihubungi.
"Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah, sesuatu yang Pak Prabowo (Subianto) tidak pernah bisa paham karena Bapak lebih mementingkan hal politis saja," lanjut Nuruzzaman. Sebenarnya, ada masalah lain yang menjadi pertimbangan Nuruzzaman keluar dari Gerindra, yakni ketika pertarungan di Pilkada DKI.
Ia menilai, Gerindra berkontribusi dalam memproduksi isu SARA sepanjang Pilkada Jakarta berlangsung. Masalah lain, sikap Gerindra yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang. Ia mengatakan, sebagai kader NU, sudah semestinya ia mendukung Perppu tersebut namun ternyata bertentangan dengan sikap partai.
"Oleh sebab itu, saya sudah berpikir untuk mundur dari Gerindra pada Desember 2017 lalu karena kontibusi dan ketulusan saya berjuang bersama tidak pernah terakomodir. Sehingga, tinggal mencari momen yang tepat yang sesuai dengan premis awal saya di atas," ujar dia.
