Aksi saling 'serang' antara kader partai Demokrat melawan politisi PDI Perjuangan makin memanas. Itu dimulai kembali saat Ketua Umum partai berlambang Bintang Mercy Susilo Bambang Yudhoyono menuding BIN, TNI dan Polri tak netral di Pilkada.
Perang kritik pun marak dan terjadi secara terbuka. Karena sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai pernyataan SBY tersebut hanya bagian dari trik playing victim atau menurutny, politik minta dikasihani.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai jawaban Komarudin atas kritikan SBY soal oknum aparat yang tidak netral di pilkada serentak ngawur. Menurut Jansen, hal ini mencerminkan PDI Perjuangan tidak siap mengelola negara.
"Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini. Menjelaskan persoalan netralitas saja jawabannya lari ke mana-mana. Kritik substansial terkait persoalan netralitas malah jawaban Komarudin tidak nyambung, out of context," kata Jansen, Minggu (24/6).
Jansen menuturkan, fakta yang terjadi adalah sikap tegas, bukan meminta belas kasihan apalagi playing victim. Sebagai wakil dari partai penguasa, kata dia, harusnya Komaruddin menjawab aparatur negara ini sudah netral belum di pilkada ini. Bukan malah menjawab ngalor-ngidul lari dari persoalan pokok.
"Kalau benar sudah netral, tunjukkan buktinya. Itu yang penting dan ingin didengar publik," ungkap politikus berlatar belakang pengacara itu.
Menurut Jansen, yang disampaikan SBY itu sepenuhnya fakta yang didengar dan disampaikan langsung ke Presiden RI Keenam tersebut. "Publik juga sudah paham kok, DNA politik Pak SBY ini selalu bicara terukur dan hati-hati. Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik," katanya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, SBY sebagai mantan Presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lainnya pasti semua ada data dan informasinya. "Bukan ujug-ujug bicara ke Publik," tegas Jansen.
Lihat saja di Madiun 18 Juni 2018, SBY bicara mengingatkan agar aparat negara TNI, Polri dan BIN netral dalam pilkada. Apa yang kemudian terjadi, kata Jansen, dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku diduga terlibat dan berpihak ke salah satu calon gubernur, yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri Tito Karnavian.
"Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam pilkada kali ini. Itu yang harusnya dijawab Komarudin dan PDIP. Bukan malah membisu, karena wakapolda itu jelas-jelas menyatakan dukungannya ke kandidat yang didukung PDIP," beber Jansen.
Sejatinya SBY, lanjut Jansen, tidak ingin aparat negara melanggar sumpah dan jabatan. Karena yang kan menjadi korban adalah demokrasi, rakyat dan para prajurit di bawah dan lembaga negara.
"Mereka yang jadi korban. Itulah yang ingin dijaga Pak SBY sebagai pelaku reformasi TNI dan Polri sehingga meminta Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU," pungkas Jansen.
