Setelah sebelumnya Prabowo Subianto, kini giliran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengaku curiga ada penggelembungan (mark up) dalam proyek pembangunan light rapid transit (LRT) di Indonesia.

"Orang curiga. Saya juga curiga," kata Fahri Hamzah, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018). 

Fahri mengatakan, pembangunan LRT di Indonesia terlihat ganjil. Keganjilan, menurut dia, pada pembangunan tiang pancang LRT yang disebutnya terlalu tinggi. 

"Kenapa bikin LRT tiangnya tinggi-tinggi, ya kan. Bikin saja LRT di bawah tanah. Supaya nggak perlu ada biaya tiang. Tiangnya tinggi-tinggi, mahal banget itu," ujarnya. 

Selain berbahaya, ungkap Fahri, dari informasi yang didengarnya, pembangunan tiang pancang yang tinggi itu sebetulnya tidak diperlukan.

"Ada analisis kalau itu tidak diperlukan di situlah terjadi tambahan biaya. Jadi saya dengar ini bukan cuma di Palembang. Tapi di seluruh tempat yang dibangun tiang-tiang itu di situ ada tambahan biaya yang harus diantisipasi," kata Fahri. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. 

Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar USD 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain USD 40 juta/km.

Namun Prabowo tak mengungkap sumber data yang dijadikan rujukan. Dia menyebut data soal LRT itu dia dapatkan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tudingan Prabowo itu pun dibantah Kepala Proyek LRT Palembang Mashudi Jauhar. 

Mashudi menyebut biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar, mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi. Ia mencontohkan biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar yen/km (65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar yen/km (USD 74,6 juta/km)," ungkap Mashudi.