Tambang emas ilegal yang dieksplorasi masyarakat Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem. Ini jadi catatan kritis Komisi VII DPR RI saat sidak ke pertambangan emas ilegal, dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.
“Pertambangan rakyat di Lombok Tengah jadi catatan penting ketika kita mengunjungi secara langsung. Penggalian emas dilakukan tidak dengan rencana yang baik. Terasa menjadi kegiatan yang secara sistemik ngawur. Itu akan berisiko besar,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur NTB di Mataram, NTB, Selasa (31/7/3018).
Pencemaran lingkungan yang akan terjadi, kata politisi PDI Perjuangan ini, adalah rusaknya ekosistem setempat. Belum lagi bahaya debu dan bau dari limbah tambang ilegal yang sangat mengganggu. Ini jadi PR besar bagi pemerintahan baru di NTB yang pada 17 September nanti akan terjadi suksesi dari pemerintahan lama.
“Pekerjaan yang dilakukan pemerintahan saat ini sudah cukup baik. Kita berharap pada proses pergantian nanti masalah yang berhubungan dengan penambangan emas rakyat harus dimasukkan dalam memori serah terima pemerintahan provinsi. Ini penting supaya tidak mengganggu wajah NTB,” imbuh politisi dari dapil Jateng II itu.
Daryatmo menjelaskan, pihaknya sedang menginisiasi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ada perubahan kewenangan yang terjadi.
Dalam UU Minerba, bahan galian yang ada di kabupaten jadi kewenangan bupati. Sekarang dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu ditarik ke provinsi. PR besar pemerintahan baru di NTB nanti adalah menegakkan konsistensi tata ruang, perencanaan wilayah, kehendak politik, dan pengusahaan sumber daya alam.
