SEKRETARIS Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G Plate menilai, apa yang dinyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait angka kemiskinan itu, hanya salah satu dari sekian banyak mis informasi dan berita-berita yang tidak didukung berdasarkan data serta fakta ke publik.
Bahkan menurutnya, sampai ke ruang publik politik di negara ini diisi dengan berita-berita yang cenderung bohong dan tidak memiliki dasar.
“Terlalu banyak mis informasi yang disebar. Dan soal angka kemiskinan ini hanya salah satu contoh saja,” terang Jhonny kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (1/8).
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI itu menyebutkan, dalam penyampaikan suatu informasi acuannya harus jelas dari data dan lembaga yang terpercaya. Badan Pusat Statistik (BPS) lanjutnya, menyampaikan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia mencapai 9,8% atau single digit.
“Itu pertama kali loh, tiba-tiba ada yang bilang 50 juta yah. Dari mana angka itu dan apa ukurannya,” tegas Jhonny.
Anggota Komisi XI itu mengaku, di Indonesia ada tiga jenis tolak ukur tingkat kemiskinan. Di mana pertama, disebut dengan standar yang digunakan PBB melalui dollar. Namun standar itu bukan menjadi ukuran banyak negara yang telah menyiapkan program atau budjet negaranya.
Sedangkan di Indonesia menganut yang namnaya kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Nah, kata Jhonny, kemiskinan makro dan kemiskinan mikro itu diatur jelas dalam undang-undang, untuk bagaimana kemudian mengukur kemiskinan makro dan mikro yang mana BPS sendiri yang mengeluarkan angkanya.
Dan keputusan ini berlangsung dari zaman dulu berdasarkan acuan undang-undang tersebut.
“Lalu kemudian tiba-tiba ada satu pemimpin yang mengubah semua takaran aturan itu dengan kehendaknya. Kan menjadi aneh,” ungkapnya.
Termasuk tambah Jhonny, tentang penyampaian informasi hutang luar negeri, tenaga kerja, tingkat kesejahteraan, daya beli, pemgembangan ekonomi. Pun juga isu-isu politik dan lainnya yang kemudian diakrobatik sedemikian rupa yang pada intinya menyebabkan disharmonisasi.
“Ini kan harus kita jaga untuk tidak disampaikan ke publik. Karena harus berdasarkan data yang fakta. Makanya komitmen kami di koalisi, tidak mempolitasi sara dan tidak menebar hoax. Sedangkan yang disebelah kami apresiasi untuk tidak menggunakan sara, tapi belum menyinggung soal hoax. Kita harapkan itu menjadi komitmen bersama,” pungkas Jhonny.
