Polemik antara DPP PKS dengan Fahri Hamzah yang berujung pada pemecatan, pada akhirnya terbantahkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). MA menolak gugatan kasasi yang dilayangkan oleh sejumlah pimpinan PKS.
Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan, konflik tersebut merupakan konflik laten antara kubu Anis Matta dengan pimpinan DPP PKS saat ini.
"Maka ketika Anis Matta berhasil disingkirkan, tahap berikutnya yang menjadi target untuk disingkirkan adalah para loyalis Anis Matta," kata Karyono saat dikonfirmasi, Selasa (7/8).
Meski Fahri sempat meminta islah atau memperbaiki untuk tidak berujung pada pemecatan. Namun hal itu tidak diindahkan oleh para pimpinan DPP PKS.
"Tapi celakanya justru Fahri melakukan serangan balik dengan menggugat keputusan pemecatan terhadap dirinya. Alhasil, gugatan Fahri dikabulkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan hingga diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi DPP PKS," ucap Karyono.
Meski demikian, DPP PKS tetap pada pendiriannya untuk memecat Fahri Hamzah. Padahal keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Jika DPP PKS tetap ngotot pada pendiriannya, justru publik akan menilai sebagai bentuk perlawanan hukum.
"Semestinya, DPP PKS harus menghormati dan mematuhi putusan pengadilan. Di sisi lain, sikap DPP PKS justru mengkonfirmasi bahwa memang benar terjadi perang eksistensi antara kubu Anis Matta dengan kubu Sohibul Iman," ujar Karyono.
"Adanya perpecahan pada tubuh PKS, kondisi tersebut akan melemahkan PKS terutama dalam menghadapi Pemilu 2019," pungkasnya.
