Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menilai pemerintah perlu memprioritaskan program-program pembangunan kawasan perdesaan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan di desa-desa tertinggal, maka aspirasi masyarakat di desa harus menjadi perhatian,” ungkap Ibnu saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Politisi F-Golkar DPR RI ini mengingatkan, program yang dimaksudkan harus disesuaikan dengan kebutuhan desa, sebab tidak semua desa mempunyai karakteristik yang sama. Bagaimana penggunaan Dana Desa yang anggarannya setiap tahun bertambah bisa efektif dan tepat sasaran.
“Ada beberapa desa yang membutuhkan infrastruktur SDA seperti embung, sementara ada yang membutuhkan permodalan Bumdes, pembinaan dan infrastruktur, khususnya di daerah yang menjadi tujuan transmigrasi. Jadi, penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat di desa itu sendiri,” paparnya.
Politisi dapil Sulawesi Barat itu menuturkan, penggunaan Dana Desa yang efektif dapat mengoptimalkan sumber daya desa dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat perdesaan pun bisa meningkat.
Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga perlu menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur lebih merata ke seluruh pelosok daerah, dapat menekan tingkat urbanisasi.
