Komisi IX DPR RI mengapresiasi program Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas berbasis pesantren di Jawa Timur. Hingga saat ini hampir 50 BLK yang bisa dijadikan percontohan untuk pengembangan BLK di seluruh Indonesia.
“DPR setuju dan mendorong agar BLK komunitas berbasis pesantren dibangun di seluruh Indonesia,” kata Ichsan Firdaus saat memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/9/2018).
Terkait beberapa kendala yang dialami oleh BLK berbasis pesantren, diantaranya standarisasi instruktur. Untuk itu legislator dapil Jawa Barat ini mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dapat melakukan proses standarisasi instruktur.
“Standarisasi ini diperlukan untuk memperkuat kualitas instruktur, juga bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas peserta dari BLK komunitas berbasis pesantren tersebut,” tambah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu.
Hal penting lainnya yang disoroti oleh Ichsan adalah perlunya ada penyertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi pengajar dan pegawai di BLK tersebut. Karena selama ini hanya peserta didik saja yang mendapatkan fasilitas dan layanan tersebut.
“Nah inilah kemudian menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), agar bukan hanya peserta didik saja yang mendapat layanan BPJS, tapi juga pengajar dan pegawai yang mengelola BLK ini,” ungkap legislator fraksi Partai Golkar itu.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menjelaskan, tujuan adanya program BLK berbasis pesantren ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan skill tambahan kepada tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki kecukupan pengetahuan umum seperti di sekolah formal lainnya.
Irma berpendapat seharusnya pengelola BLK berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan besar terkait saluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). “Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan besar terkait dana CSR untuk membantu, menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh BLK,” papar politisi partai Nasdem ini.
Komisi IX menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, di ruang rapat Disnakertrans, Dukuh Menanggal, Surabaya. Turut hadir dalam kunspek ini Saleh Partaonan Daulay, Riski Sadig, Hang Ali Saputra Syahpahan (F-PAN), Elva Hartati, Ketut Sustiawan (F-PDIP).
Betty Shadig Pasadigoe, Yayat Biaro, Syamsul Bachri, Julianus Poteleba (F-PG), Ayub Khan, Lucy Kurniasari, Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Handayani, Aryanto Munawar (F-PKB), Ansory Siregar, Adang Sudrajat (F-PKS), dan Frans Agung Mula Putra (F-Hanura).
