Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) pesimis proyek normalisasi Sungai Ciliwung berlanjut di tahun 2019.
Pasalnya hingga saat ini proses pembebasan lahan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak kunjung dilakukan.
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, pihaknya sudah proaktif agar Pemprov segera menyelesaikan pembebasan lahan agar normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan.
"Kita minta segera. Kalau bisa segera dibentuk semacam gugus tugas untuk mengecek sejauh mana penyerapannya, kendalanya apa, sudah ada titik mana. Itu yang perlu disegerakan oleh eksekutif," ujar politisi dari PKS yang biasa disapa Bang Sani, di gedung DPRD DKI sesuai rapat paripurna, Kamis (4/10/2018).
Ia menegaskan, DPRD sudah proaktif untuk menanyakan hal tersebut.
"Sudah. Sudah lebih dari 10 kali kita tanya," katanya.
Menurutnya keterlambatan itu dikarenakan keterlambatan lelang, kemudian jabatan yg blm fix, pejabat yang berstatus Plt , dan lainnya.
"Tapi gubernur sudah memastikan bentuk tim untuk mempercepat penyerapannya. Jadi kita bisa optimislah sampailah akhir tahun nanti," katanya.
Namun, menurutnya pembebasan lahan sedang berjalan.
Diharapkan akhir tahun, Desember 2018, bantaran Sungai Ciliwing sudah dibebaskan. Sehingga pembangunan trase-nya segera dilaksanakan.
Apakah keburu waktunya?
"Harusnya memang pembebasan segera dilakukan supaya pembangunan trase-nya segera bisa dilakukan," ucapnya.
Namun, ketika ditegaskan apakah tahun 2019 ada proyek normalisasi, Bang Sani hanya mengatakan seharusnya.
"Tahun 2019 harusnya ada. Karena pembebasan lahan dilakukan, sudah diselesaikan. Seharusnya ya, untuk kali ciliwung, pesanggrahan," ujarnya.
Ia mengatakan, ada beberapa sungai besar yang jadi fokus pengerjaan selain Sungai Ciliwung, yakni Sungai Pesanggrahan dan Sungai Sunter.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan inventarisasi.
"Sudah saya sampaikan berkali-kali kalau untuk progress lahan kita perlu ekstra hati-hati. Menyangkut masalah pembayaran. Jangan sampai ada overload, tumpang tindih, apalagi gugatan-gugatan lain yang berdampak pada kita," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air Propinsi DKI Teguh Hendrawan kepada wartawan di Balai kota, Rabu (3/10/2018).
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera membebaskan lahan di tepi sungai Ciliwung untuk melanjutkan normalisasi.
Ia menuturkan, saat ini baru ada 16 kilometer dari 33 kilometer aliran Sungai Ciliwung yang telah dinormalisasi.
Tujuh belas kilometer lainnya terhambat pembebasan lahan.
"Kami tunggu lahan dibebaskan dulu oleh Pemprov DKI Jakarta, sedang dilakukan. Ya tidak signifikan sih, kita bertahap, kan lahan yang dibebaskan juga bertahap," ujar Bambang seperti dikutip Kompas.com, kemarin.
Normalisasi Sungai Ciliwung diinisiasi pada 2013 setelah Jakarta dilanda banjir besar.
Pengembalian daya tampung sungai dan pemasangan turap beton dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWSCC bekerja sama dengan Pemprov DKI yang bertugas membebaskan lahan.
Panjang proyek ini mencapai 33 kilometer untuk sisi barat dan timur.
Bila tahun ini pembebasan lahan belum terealisasi, Bambang khawatir anggaran normalisasi menjadi nganggur dan dikembalikan.
