Kejaksaan Agung mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 737,171 miliar untuk tahun anggaran 2019 kepada Komisi III DPR RI. Anggaran tambahan itu salah satunya ditujukan untuk membangun kembali kantor kejaksaan yang baru di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat bencana gempa bumi beberapa waktu lalu.
Hal itu terungkap saat Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pimpinan Polri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz saat berbicara dalam rapat tersebut mengatakan, tambahan anggaran itu urgen untuk diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. “Itu urgen untuk disetujui,” ucapnya kepada Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir yang sedang memimpin rapat.
Sementara dalam pagu anggaran RAPBN 2019, Kejagung mendapat alokasi sebesar Rp 6,346 triliun. Anggaran untuk membangun kantor kejaksaan di dua provinsi yang terkena musibah itu sendiri sebesar Rp722,930 miliar dari tambahan anggaran Rp 737 miliar tersebut.
