Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan atau recovery Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa bumi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena meminta pemerintah untuk dapat bertindak lebih cepat. Agar masyarakat dapat kembali menikmati fasilitas publik, salah satunya yakni rumah sakit.
Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses ke NTB, Komisi IX DPR RI sempat mengunjungi RSUD Tanjung di Kabupaten Lombok Utara. Ermalena mengaku prihatin atas kondisi RS yang beratapkan tenda darurat tersebut. Meskipun diketahui, kini tengah dibangun RS sementara, namun pembangunannya belum selesai secara tuntas.
“Kita juga terus desak ke pemerintah agar fasilitas RS di NTB dapat segera dipulihkan. Agar masyarakat NTB dapat segera mendapatkan haknya atas kesehatan,” harap Ermalena usai memimpin rapat Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (01/11/2018). Pertemuan ini membahas situasi NTB pasca gempa bumi yang belum pulih.
Ermalena menyampaikan maksud kedatangan Tim Kunker Komisi IX DPR RI ke NTB, diantaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa. Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kementerian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.
Di samping itu, Komisi IX DPR RI juga ingin mengetahui perkembangan kasus malaria yang beberapa waktu lalu menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB. “Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerja untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” jelas legislator PPP itu.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi melaporkan, akibat bencana itu, kondisi pelayanan kesehatan di 7 kabupaten/kota turut terdampak. Dihadapan Gubernur NTB dan Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi.
“Misalnya di Kabupaten Lombok Barat, kerusakan mencapai 50 persen. Namun kami tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat, melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya,” jelas Nurhandini.
