Serapan anggaran Pemprov DKI masih rendah. Partai Gerindra DKI meminta Gubernur Anies Baswedan tegas ke bawahannya yang tak maksimal bekerja. Sikap Gubernur terdahulu, Basuki T Purnama (Ahok) diulas kembali.
"Penyerapan anggaran ini harus dilihat gubernur sebagai lampu kuning, yakni hati-hati," kata Wakil ketua DPD Partai Gerindra DKI, Syarif, soal serapan anggaran sampai November ini, kepada detikcom, Senin (12/11/2018).
Sebelumnya, Anies menyatakan serapan anggaran yang rendah ini karena proses pembayaran yang berbelit. Syarif mendorong agar Anies segera memperbaiki sistemnya. DPRD DKI dikatakannya sudah mewanti-wanti Anies untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran.
Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD DKI ini melihat ada tiga faktor yang melatarbelakangi penyerapan anggaran Pemprov DKI rendah. Pertama adalah perencanaan dan eksekusi yang buruk. Namun, pihak eksekutif yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang gagal mengeksekusi tidak ditegasi oleh Anies.
"Dulu zaman Ahok kan mereka (SKPD) takut, sedikit-sedikit pecat. Sekarang, Pak Anies agak lembut toh juga tidak maksimal. Pak Anies seharusnya melakukan terobosan," sorot Syarif.
Anies diharapkannya mampu mendorong aparat pemerintahan untuk kreatif. Anies juga diminta untuk menguatkan kontrak target untuk semua kepala dinas, bila target tidak tercapai maka kepala dinas diminta mundur.
"Dulu di zaman Ahok seperti itu. Tapi Ahok itu tidak pasnya ada pada aspek belum dipecat tapi sudah mengancam-ancam. Saya pikir, kalau mau pecat ya pecat saja," kata dia.
Anies perlu membuat terobosan, yakni tegas terhadap bawahannnya yang tidak mencapai target namun tanpa main ancam. Menurut Syarif, itu adalah antitesis dari sikap Ahok era dulu. Dia meminta penyerapan anggaran harus di atas 85%.
"Ini hasil telaah saya secara objektf, dan Pak Gubernur harus segera berbenah. Sudah dua tahun ini saya memperhatikan kondisi ini, menejlang pergantian Ahok sampai Anies sekarang. Tegas saja, Pak Anies!" ujar Syarif.
Faktor kedua yang dinilainya memengaruhi rendahnya penyerapan anggaran yakni koordinasi antara unit dan SKPD yang tidak baik. Ketiga, yakni mentalitas birokrasi yang lebih cari aman dan takut melakukan inovasi, akibatnya birokrat tak berani mengeksekusi program. Perlu pula ada sanksi tunjangan kinerja daerah bila penyerapan anggaran rendah. Sanskinya adalah pemotongan 30% TKD. Ketagasan Anies diperlukan untuk menata SKPD.
"Pak Anies harus lebih tegas dan memilih pejabat yang kompeten dan punya nyali, tentu integritas penting," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, total alokasi belanja pada 2018 ini ialah Rp 75 triliun. Anggaran yang baru terserap sebesar Rp 41 miliar. Total serapan belanja langsung dan belanja tak langsung baru 54,7%.
Gubernur Anies mengakui serapan anggaran DKI masih rendah di akhir tahun. Salah satu kendalanya adalah proses pembayaran yang berbelit. Untuk mengurus pembayaran, SKPD memilih menagih di ujung tahun daripada menagih tiap tiga bulan. Ada pula sebab lain yakni pembayaran tunai untuk pembelian tanah yang dia hindari, konsekuensinya memang menyebabkan sereapan anggaran rendah. Anies ingin pembelian tanah dilakukan lewat non-tunai sehingga tata kelolanya lebih terjamin dari masalah.
