Memasuki pekan kedua November 2018, terjadi kenaikan harga beras medium. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun mengatakan tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan volume beras medium sesuai permintaan pasar.
"Kelangkaan dan kenaikan harga beras medium itulah yang harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (12/11/2018).
Menurutnya ketersediaan beras harus segera dicukupi dan kenaikan harganya harus dihentikan agar kelompok masyarakat menengah-bawah tidak dirugikan.
"Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius, karena 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah-bawah adalah beras medium," katanya.
Untuk mengoreksi situasi pasar beras seperti itu, DPR berharap pemerintah bersama Bulog segera mengguyur pasar dengan memanfaatkan stok beras medium di gudang Bulog yang saat ini mencapai 2,7 juta ton.
Dirinya pun menjelaskan kenaikan harga beras disebabkan oleh turunnya volume pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Kenaikan harga juga disebabkan adanya anomali penggilingan beras medium menjadi premium.
"Bahkan Para pedagang beras juga mengkonfirmasi bahwa persentase terbesar dari stok di pasar saat ini adalah beras premium yang biasanya dikonsumsi kalangan menengah atas," katanya.
Akibatanya, pada beberapa pasar tradisional, dilaporkan bahwa harga beras medium sudah mencapai Rp 11 ribu per kilogram. Padahal, per September 2018, harga beras medium masih di kisaran Rp 9.310 per kilogram.
Lebih lanjut mendekati akhir 2018, menurutnya pemerintah dan Bulog perlu bekerja lebih keras agar komoditi beras tidak bermasalah. Aspek kecukupan atau stok harus dijaga, sementara harga beras harus diupayakan terkendali atau stabil.
Bagaimana pun, dirinya mengatakan di tahun politik 2019 mendatang, isu tentang harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah.
Menurutnya faktor ini patut digarisbawahi oleh tim ekonomi di Kabinet Kerja, mengingat kekuatan oposisi sejak beberapa bulan belakangan ini konsisten menyoal harga kebutuhan pokok, serta mengeksploitasi keluh kesah ibu rumah tangga tentang harga kebutuhan pokok.
