Komentari
Berita Anggota Parlemen

DPR Tuntut Perlindungan Data Pribadi di RUU Penyadapan

sumber berita , 22-11-2018

RANCANGAN Undang-Undang Penyadapan dianggap masih perlu melalui banyak pembahasan. Draf yang telah ada belum menyertakan batasan-batasan jelas proses penyadapan dan jaminan perlindungan data pribadi.

"UU ini nantinya harus bukan sekedar terkait hukum seperti narkotika, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau ketahanan, jadi harus berdasarkan hak individual," ujar anggota Badan Legislasi DPR, Diah Pitaloka, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/11).

Diah mengatakan harus ada batasan yang jelas bagi pihak yang diberikan wewenang melakukan penyadapan. Selain itu, bentuk tanggung jawab dan sanksi bagi mereka terhadap keamanan data pribadi.

Saat ini, di draf yang telah ada, baru disertakan poin tentang penegak hukum boleh melakukan penyadapan dengan izin pengadilan. Draf belum menyinggung batas data apa saja yang boleh disadap atau tidak, serta ketentuan bagi mereka dalam menggunakan data tersebut.

"Perlindungan data pribadi ini penting, jangan sampai tidak diperhatikan. UU Penyadapan harus berdiri di atas perlindungan data pribadi," ujar Diah.

Ia mengatakan, fraksi-fraksi di Badan Legislasi DPR membutuhkan waktu untuk membahas hal tersebut lebih dalam. Nantinya akan dipertimbangkan apakah aturan tentang data tersebut akan disertakan dalam isi pasal atau akan disandingkan dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini juga masih dirancang DPR.

Sebelumnya, KPK menyatakan tidak sepakat dengan isi rancangan undang-undang (RUU) Penyadapan. Dalam draf RUU yang masih dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR itu ditulis KPK harus mendapat izin lembaga peradilan apabila ingin melakukan penyadapan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK ingin agar proses penyadapan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut dinyatakan penyadapan dapat dilakukan tanpa izin lembaga peradilan.

Diposting 23-11-2018.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Diah Pitaloka

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat III