Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap SMK Negeri 1 Balikpapan dan SMP Negeri 5 Balikpapan yang telah menjadi gambaran wajah pendidikan unggulan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Namun di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto meminta sarana dan prasarana penunjang pendidikan sekolah unggulan di Balikpapan juga perlu diselesaikan.
“Saya kira di kota maju ini pun kita temukan banyak fasilitas sarana dan prasarana yang harus diselesaikan,” jelas Djoko saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) DPR RI meninjau langsung sekolah unggulan SMK Negeri 1 Balikpapan dan SMP Negeri 5 Balikpapan di Balikpapan, Kaltim, Kamis (29/11/2018).
Dalam peninjauan ini, Tim Kunspek Panja PTK Komisi X DPR RI didampingi Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Praptono, Kepala Sekolah dan guru-guru SMK Negeri 1 Balikpapan dan SMP Negeri 5 Balikpapan, serta sejumlah mitra kerja bidang pendidikan Komisi X DPR RI.
Legislator Partai Demokrat itu menjelaskan, semua aspirasi kebutuhan sarpras akan disandingkan antara pendidikan di kota yang tidak maju dengan kota setengah maju. Ia memberi catatan terhadap sarpras pendidikan yang kurang untuk menunjang praktek, seperti kelas, mesin, dan peralatan yang belum mendapat perhatian. Menurutnya, perlu dibedakan Dana Bantuan Tambahan untuk SMK dan SMA dalam perbaikan sarpras penunjang pendidikan.
“Realitas di lapangan, Dana Tambahan terhadap pendidikan di SMK untuk ini perlu dijadikan perhatian lagi. Di SMK itu lebih banyak praktek, makanya diperlukan sarana dan prasarana yang lebih dari memadai apalagi dalam rangka untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah itu.
Komisi X DPR RI juga mengapresiasi SMP Negeri 5 Balikpapan yang telah menerima anak-anak didik disabilitas. Djoko memastikan, pada Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nantinya akan memberikan masukan kepada jajaran Kemendikbud, agar fasilitas penunjang sekolah-sekolah yang menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus ini untuk lebih diperhatikan lagi, supaya dapat mengikuti pelajarannya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBN sesuai amanat sebesar 20 persen atau sekitar Rp 400 triliun. Namun yang diawasi Komisi X DPRR RI saat ini tidak sampai Rp 80 triliun, “Anggaran ini tersebar di mana-mana, di Kemendikbud Rp 41 triliun, di Kemenristekdikti Rp 35 triliun, sisanya di Kemenag, kementerian lain dan transfer ke daerah. Kami berharap ke depan anggaran pendidikan ini semua melalui Komisi X DPR RI,” ujarnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa salah satu kekurangan pembangunan sarpras pendidikan karena kekurangan dana pendidikan. Maka harapan untuk membuat sekolah maju dengan infrastuktur yang memadai akan menjadi kurang. Apalagi, imbuh Lathifah, hal ini dibarengi adanya tarik menarik Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga anggaran pendidikan menjadi tidak optimal.
Di sisi lain, legislator dapil Jawa Timut itu berharap, lulusan SMK Negeri 1 Balikpapan bisa langsung masuk dalam level manajemen menengah dan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar nanti, serta bisa bersaing dengan lulusan dari pendidikan kejuruan lainnya untuk menjawab kebutuhan industri saat ini. Ia pun mengingatkan, berbagai catatan mengenai fasilitas penunjang pendidikan SMK perlu lebih diperhatikan lagi oleh Komisi X DPR RI dan pemerintah.
