Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tampak menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari akun Twitter @Fahrihamzah yang diunggah pada Minggu (9/12/2018).
Awalnya, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat mengunggah sebuah video pernyataan dari Hotman Paris yang protes soal pembangunan jalan tol.
Dalam video tersebut, Hotman Paris yang memakai baju berwarna ungu tampak berada di sebuah mobil.
Hotman Paris memprotes pembangunan jalan tol yang ia nilai mangkrak.
Hotman Paris menyebut jika mangkraknya pembangunan jalan tol merugikan rakyat.
"Ini pembangunan jalan tolnya mangkrak, berhenti."
"Rakyat susah ini, ratusan ribu orang tiap hari lewat sehingga yang seharusnya jalan setengah jam menjadi lima jam."
"Berarti rakyat mengeluarkan bensin 10 kali lipat."
"Ya kalau enggak sanggup membangun jalan tol, jangan sok-sok membangun jalan tol."
"Ini pembangunan jalan tol Bekasi ke Pulo Gadung ini sudah berapa lama ini berhenti."
"Halo pemerintah, jangan sok ngebangun kalau enggak sanggup," ungkap Hotman Paris.
Menanggapi hal itu, Ferdinand tampak menirukan omongan Hotman Paris Hutapea.
"Halo pemerintah.... jangan sok sok an ngebangun tol kalau ngga sanggup...!!," tulisnya.
Sementara Fahri Hamzah menyebut kesadaran seperti yang disampaikan Hotman Paris saat ini sudah jarang.
"Kesadaran seperti ini jarang di Indonesia...," ungkap Fahri Hamzah.
Dikutip dari TribunJakarta, kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bekasi Jakarta Timur semakin parah akibat pembangunan enam ruas tol dalam kota Seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang.
Sepanjang Jalan Raya Bekasi dari arah Kawasan Industri Pulogadung menuju ke Pulogebang maupun dari arah sebaliknya macet sepanjang waktu.
Sementara itu, pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota itu juga sempat menuai polemik.
Gubernur Anies Baswedan pernah mempertanyakan kenapa proyek 6 tol dalam kota menjadi program strategis nasional.
Menurut Anies Baswedan, proyek itu diambil pemerintah pusat setelah dirinya jadi gubernur.
"Kampanye kami selesai 15 April. Kami menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017," kata Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018), seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Anies Baswedan mengatakan jika dirinya memang tidak menyatakan akan meneruskan proyek tersebut saat kampanye.
Ia mempertanyakan apakah hal tersebut mempengaruhi pengambilalihan proyek.
"Apakah ada hubungannya karena gubernurnya baru waktu itu dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek enam ruas jalan tol, lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat aja," ungkap Anies.
Diketahui, mega proyek itu telah digagas sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI.
Pengembangan tol dibagi dalam empat tahap dan rencananya selesai pada 2022.
Enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer.
Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.
Sementara itu, Kementerian PUPR membantah pernyataan Anies.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jika pihaknya tidak mengambilalih proyet tersebut.
"Kalau urusan tol pasti urusannya dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pasti dengan Kementerian PUPR. Enggak ada saya ambil alih, memang urusannya begitu," ujar Basuki sebelum peresmian Jakabaring Sport City Center, di Palembang (Sabtu (14/7/2018).
Basuki menyebut proyek itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak diusulkan oleh Pemprov DKI sebelumnya, dan sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2014 lalu.
Enam ruas tol dalam kota ini ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017.
"Jadi, tidak ada intensi kami untuk menarik. Tolong cek ke PT Jakarta Toll Road Development. Nanti dikira kami defense. Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa," imbuhnya.
Basuki mengungkapkan alasan proyek tersebut masuk PSN adalah karena harga tanah sudah sangat tinggi.
Sehingga proyek tersebut masuk PSN agar ada dana talangan untuk membangun jalan tol tersebut.
Oleh karena itu, enam tol dalam kota ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Basuki mengatakan, jika ada pihak yang menolak proyek tersebut semestinya disampaikan melalui prosedur resmi yang berlaku.
"Kalau Pemprov DKI menolak, ya mestinya nyuratin. Ini tidak ada," tambah Basuki.
