Presiden Jokowi menghadiri acara konsolidasi caleg PKB. Momen tersebut dimanfaatkan anggota FPKB untuk meneruskan keluhan petani. Ada apa?
Yang disampaikan ke Jokowi secara spesifik adalah keluhan petani sawit.Permasalahan yang membuat petani sawit meradang adalah menurun drastisnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dari yang biasanya Rp 800-1.200 per kilogram, kini menjadi Rp 400-500/kg. Padahal harga pokok TBS mencapai Rp 600/kg.
"Masalah petani ini sempat PKB sampaikan langsung ke Presiden Jokowi disela-sela acara konsolidasi caleg kemarin. Dan Presiden Jokowi sudah bertindak cepat dengan kebijakan B20," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR dari PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (19/12/2018).
Kebijakan B20 adalah bauran hingga 20& minyak sawit di dalam bahan bakar solar. Kebijakan ini diyakini akan membuat harga minyak sawit mentah naik di tingkat global.
"Kita perlu kawal agar TBS petani segera terserap dengan harga wajar untuk dijadikan B20," ujar Daniel.
PKB di bawah pimpinan Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan siap mengawal kebijakan tersebut. Daniel sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi soal pertanian juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas permasalahan ini.
"Saya pun sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI telah mendapat perintah langsung dari Cak Imin untuk segera mengumpulkan seluruh stakeholder guna mencari jalan keluar yang segera," ucapnya.
Daniel mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditi unggulan baik ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Secara ekonomi sawit menyumbang devisa terbesar 332 triliun rupiah pada tahun 2017. Secara politik Indonesia menjadi kekuatan diplomasi dengan negara-negara maju untuk wujudkan kebijakan dunia tentang mandatori bioenergi karena Indonesia adalah penghasil sawit terbesar dunia mencapai 34,5 juta ton per tahun.
"Namun saat ini RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dijadikan alat perang oleh negara maju untuk atur harga. Ini perang dagang dengan alasan lingkungan. Kita ini produsen nomor satu dunia, kenapa malah dikontrol asing? Indonesia sebagai produsen terbesar sawit memiliki legitimasi kuat untuk melindungi kepentingan bangsa dan tidak didikte oleh kepentingan asing yang merugikan Indonesia," tegas Daniel.
Untuk itu, Daniel meminta para pengusaha sawit untuk kompak melakukan dua hal, yakni segera membantu membeli buah petani rakyat untuk B20 dengan harga wajar sekaligus kompak memakai ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) sebagai standard kelapa sawit Indonesia.
"Kita minta pemerintah segera bentuk Indepenpendet Watch ISPO agar bisa diterima di luar negeri sesuai standart internasional. Sehingga tidak dibutuhkan lagi campur tangan RSPO," ucapnya.
Daniel pun menegaskan, kampanye negatif harus dilawan dengan fakta-fakta karena bila tidak, hal tersebut akan mengganggu berbagai sektor. Ia menyebut Non Governmnet Organization atau NGO wajib terdaftar dan tidak asal bunyi serta selalu mengikuti peraturan perundangan di Indonesia, termasuk harus transparan dalam hal sumber dana. NGO menurutnya juga wajib memastikan akuntabilitasnya dan terus bertanggung jawab secara hukum.
"Kita minta pemerintah juga harus tegas dalam menertibkan NGO yang merugikan negara baik secara ekonomi dan politik, karena mereka lebih jalankan kepentingan asing dengan merugikan petani kecil dan industri nasional," tutup Daniel.
