FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama tahun 2018 dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Dwi Rio Sambodo mengatakan Anies terlalu mengumbar-umbar optimisme perubahan menuju pembangunan yang lebih baik.
"Tapi nampaknya hanya kata-kata dan wacana saja," ujar Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Salahsatu program yang dikritisi dan dianggap belum maksimal penerapannya yakni Program Rusunami Samawa DP 0 Rupiah.
Menurut Rio, program DP 0 rupiah tak banyak mengalami kemajuan sejak diluncurkan pada 18 Januari 2018 lalu.
"Justru sebaliknya, dengan ambisi parsial Gubernur, program yang kini berganti dengan nama Samawa itu menjadi penyebab mandeknya program pembangunan infrastruktur lain," kata Rio.
Hal tersebut diungkapkan karena pada tahun 2018 tak ada pembangunan jalan layang non tol atau pengerjaan fisik lainnya yang mencerminkan kemajuan Jakarta sebagai Ibukota.
"Berdasarkan catatan kami, APBD DKI tahun 2018 cukup terkuras banyak untuk merealisasikan program hunian DP 0 rupiah. Sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada dua BUMD, yaitu PT Jakpro dan Pembangunan Sarana Jaya," kata Rio.
Bahkan Rio menilai Anies menjadikan BUMD sebagai alat untuk memenuhi ambisinya. Sebab program DKI yang tercantum dalam RPJMD menjadi tanggung jawab SKPD.
"Sementara kita tahu BUMD tidak termasuk organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai, program hunian DP 0 rupiah yang digadang Anies Baswedan terlalu dipaksakan," kata Rio.
Belum lagi bunga yang dipatok kepada masyarakat dirasa terlalu mencekik yakni sebesar 9,45 persen yang jauh lebih tinggi dibanding bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang hanya sebesar 5 persen.
"Makanya walaupun harga Rusun tipe 21 di Klapa Village seharga Rp 184 juta besar cicilannya mencapai Rp 2,1 juta. Sedangkan Rusun di Kemayoran dengan Harga Rp 256 juta cicilannya hanya Rp 1,5 juta dengan jangka waktu yang sama 20 tahun," ungkap Rio.
"Tolong lah, jangan memaksakan dan mengiming-imingi rakyat dengan sesuatu yang tak jelas dan tidak mungkin," tambahnya.
