Pemprov DKI mencatat realisasi belanja daerah per 31 Desember 2018 hanya Rp61,59 triliun atau 82.03 perses dari jumlah APBD DKI 2018 Rp75,09 triliun.
Tentu, hal ini bukan kabar baik bagi pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan di Ibu Kota. Karena pembangunan di Jakarta tidak berjalan maksimal.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus meminta Anies menertibkan jajaran pejabat SKPD DKI yang memble.
Bahkan, dia mendesak agar Anies tak segan mengganti kepala Dinas yang serapannya jeblok.
Bestari menjelaskan, berdasarkam data publik.bapedadki.net, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Dinas Citata) menjadi serapan di bawah rata-rata.
’’Ini Pak Anies harus berani melakukan evaluasi atau memang kalau tak mampu diganti saja dinas tersebut,’’ kata Bestari kepada wartawan di DPRD DKI Jumat (4/1/2018).
Anggota Komisi D DPRD DKI itu menegaskan, serapan Dinas Citata misalnya yang hanya sebesar 74,4 persen dari total anggaran sebesar Rp481,996 miliar. Arinya, Dinas Citata hanya mampu menyerap sebesar Rp358,891 miliar.
Bagi Bestari, sebagai seorang kepala dinas tidak baik melemparkan tanggungjawab kesalahannya kepada instansi lain.
’’Mereka ini, sebelum buat program dan anggaran mestinya direncankana dengan baik. Baru dibahas di DPRD DKI. Nah, ini artinya kalau tak terlaksana ada yang salah pada perencanaan,’’ bebernya.
Bestari juga menilai, koordinasi antar dinas atau badan di Pemprov DKI lambat akibat tingginya ego sectoral. Beda dengan era Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok), dimana koordinasi antar SKPD sangat cepat sehingga pekerjaan bisa cepat selesai.
’’Ini yang perlu dievaluasi dinas mana saja yang jeblok dan koordinasinya lemah. Salah satunya, Dinas Citata, Dinas SDA, dan Dinas Lingkungan Hidup harus dievaluasi atau (kalau perlu) diganti,’’ tegas dia.
Menurut Bestari, memang Dinas Citata mesti berbenah jika ada program yang tak berjalan. Bukan malah menyalahkan SKPD atau badan lain.
Sebab, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya, koordinasi mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
’’Ya, memang ada kerjaan Citata yang kerja sama dengan dinas lain. Citata harus berbenah dan ini berlaku untuk semua,’’ tegas dia.
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Dinas Citata, Benny Agus Chandra menjelaskan, kegiatan yang tak bisa dieksekusi itu adalah pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran Jakarta Timur.
Ia menjelaskan pembangunan Kantor Damkar Jakarta Timur menggunakan hampir 25 persen dari anggaran Dinas Citata. Sehingga ketika proyek itu gagal terlaksana, serapan anggaran Dinas tersebut menjadi jeblok.
Benny mengatakan Wali Kota Jakarta Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah mencoba menertibkan para penghuni liar itu 4 sampai 5 kali, tapi selalu gagal. Para penghuni liar tersebut ogah pindah ke Rumah Susun Warga yang dijanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ’’Kontraktor saya jadi gak berani masuk kalau masih ada orang,’’ tandasnya.
