Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Komisi I DPR RI, Lena Maryana mengkritik syarat perekaman biometrik Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah umrah dan haji. Menurutnya, perekaman ini setidaknya memiliki lima kelemahan.
Pertama, setelah calon jamaah melakukan perekaman biometrik di dalam negeri, mereka kembali menjalani perekaman serupa di imigrasi Jeddah dan Madinah. Dengan begitu, perekaman di dalam negeri menjadi tidak berguna karena ada proses kedua yang dilakukan di tempat tujuan jamaah umrah.
"Penerapannya malah jadi tidak berguna. Oleh karenanya, implementasi biometrik untuk calon jamaah umrah tersebut harus dikaji ulang," ujar Lena dalam keterangan tertulis, Selasa (22/1/2019).
Dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara II, Senin (21/1/2019) itu, Lena juga mengungkapkan kelemahan yang kedua bahwa kantor VFS-Tasheel ternyata tidak tersedia di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Sehingga calon jamaah harus mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk melakukan perekaman.
Ketiga, menurut Lena, kantor VFS-Tasheel juga tidak menyediakan pelayanan prioritas bagi calon jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus.
"Calon jamaah dari Papua harus pergi ke Makassar untuk melakukan perekaman biometrik. Bahkan banyak yang menunggu hingga larut malam dan harus mengeluarkan biaya Rp 3-5 juta untuk mengurus biometrik di kantor VFS-Tasheel yang letaknya di luar daerah," paparnya.
Keempat, sistem VFS-Tasheel sering bermasalah (error) yang menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran janji temu yang berdampak pada pengurusan pengajuan visa. Kelima, Lena menilai perekaman ini rentan menimbulkan kebocoran data pribadi.
