Mohamad Surya Gantikan Ginandjar Kartasasmita

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman memandu pengucapan sumpah/janji jabatan anggota DPD pengganti antar-waktu dari daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) Mohamad Surya, di lobi lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jumat (12/3). Surya adalah mantan anggota DPD periode 2004-2009. Surya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29/B Tahun 2010 tertanggal 5 Maret 2010 menggantikan Ginandjar Kartasasmita yang mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 26 Januari 2010 atau sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhyono melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2010-2014. Masa jabatannya lima tahun dan berakhir saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Setelah pembacaan petikan keputusan presiden, sebelum memangku jabatannya, Surya mengucapkan sumpah/janji, memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pembacaan petikan keputusan presiden dan pengucapan sumpah/janji diikuti penandatanganan berita acara di lobi lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jumat (12/3). Upacara dihadiri kedua wakil ketua DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Laode Ida, pimpinan/anggota alat kelengkapan DPD, serta Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPD Siti Nurbaya Bakar dan Wakil Sesjen DPD Djamhur Hidayat.

Dalam sambutannya setelah memandu pengucapan sumpah/janji, Irman mengucapkan selamat datang kembali kepada Surya, profesor doktor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (1975-1979) yang berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Surya diharapkan segera menyesuaikan diri dan berkiprah mengingat keterlibatan DPD yang kian intensif dalam setiap pembahasan di DPR. “Setelah apa yang diperjuangkan periode lalu, kita akan lebih bersemangat periode ini.”

Selama perode 2004-2009, mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ini adalah Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) III DPD yang membidangi pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan ketenagakerjaan. Alat kelengkapan ini periode sekarang disebut Komite III DPD.