DPR sudah secara resmi meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, sang menteri dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang acapkali merugikan negara.
Pada kasus Pelindo II tahun 2015 lalu, Pansus Pelindo II bahkan telah mengeluarkan rekomendasi agar Jokowi mengeluarkan hak prerogatif memberhentikan Rini Soemarno.
Dalam diskusi bertajuk “Jokowi Raja Impor” yang digelar Seknas Prabowo Sandi, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana juga menyebut bahwa komisinya telah mengeluarkan rekomendasi serupa.
Rekomendasi tidak hanya melibatkan partai oposisi, tapi juga partai-partai di lingkaran pemerintah.
“Asal tahu saja partai pemerintah di Komisi VI sudah minta presiden untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno, tapi sampai sekarang tetap tidak diganti,” ujar politisi Demokrat itu di Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).
Kini, kata dia, DPR kembali kerepotan dengan ulah Rini. Sebab, harus bersuara lebih keras dalam melawan laju impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan BUMN.
“Misalnya dalam impor baja, yang masuk carboon steel yang membuat industri nasional megap-megap. Semen juga, padahal kita sudah surplus 120 juta ton, tapi menteri BUMN memperbolehkan masuk. Ini yang saya sampaikan bahwa pemerintah membuat kebijakan melumpuhkan industri dalam negeri,” bebernya.
