PT Jakarta Monorail (JM) tidak terima dituding memaksakan pembangunan depo Monorel di atas Waduk Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan.

Direktur PT JM Sukmawati Syukur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri yang menentukan lokasi depo Monorel. Bahkan, keberadaan depo Monorel di atas Banjir Kanal Barat (BKB) disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) saat itu.

"Lokasi Depo yang menentukan itu Pemprov DKI, JM hanya mendesain. Menteri PU yang dulu sudah setuju Depo di BKB. Yang waduk Setiabudi itu dipilih atas kesepakatan bersama antara JM dan DKI sebelum kami diminta desain," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (10/1).

Ia mengingatkan Pemprov DKI bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Monorel tertuang aturan bahwa DKI berkewajiban menyediakan lahan untuk pembangunan depo transportasi berbasis rel itu.

"Dalam PKS kewajiban mengadakan lahan utk Depo itu adalah kewajiban Pemprov DKI. Jadi kami akan tunggu saja apa keputusan DKI," ungkapnya.

Sebelumnya, Ahok menolak keras pembangunan depo monorel di Waduk Setia Budi karena dinilai sangat berbahaya. Pasalnya, depo tersebut berada di atas area penampungan air. Apalagi, masih jelas di benak masyarakat saat tanggung Latuharhari jebol sehingga mengakibatkan banjir bandang di Jalan Thamrin dan Sudirman beberapa waktu lalu. Peristiwa yang sama bisa terjadi kembali bila depo Monorel dibangun di Waduk Setia Budi.

"Saya enggak setuju kalau seperti itu caranya. Berarti PT JM mesti kita tolak dong pembangunannya, kalau kamu ngotot deponya di atas Waduk Setiabudi. Saya sudah laporkan tadi semuanya ke Presiden," tegas Ahok.