Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, penanganan dan pencegahan bencana yang ada di daerah harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait, termasuk keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dan kota. Untuk saat ini, ia menilai belum terjalin komunikasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Ke depannya harus ditata kembali, sehingga penanganan bencana itu menjadi jauh lebih baik, anggarannya jauh lebih efisien, kemudian dampaknya jauh lebih baik,” kata Endang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI bertemu dengan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jawa Tengah Sudaryanto beserta jajarannya, di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (06/2/2019).
Politisi Partai Golkar ini, menambahkan kinerja BPBD Jateng sudah berjalan baik dan menjadi percontohan di daerah lain, tetapi keterlibatan pemerintah daerah belum maksimal. Dorongan kepedulian yang masih kurang, sehingga realisasi anggarannya tidak maksimal. Ironisnya, kepala daerah di beberapa daerah masih kurang memperhatikan BPBD, bahkan dianggap sebagai lembaga buangan.
“Padahal di daerah mereka bencana itu sangat luar biasa. Ini yang harus kita jembatani antara BPBD dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan Komisi VIII, apa yang harus kita perbuat agar ini tidak akan terjadi lagi,” tegas legislator dapil Jateng IV ini.
Menurut Endang, ke depan harus ada yang menjembatani antara BNPB dengan BPBD serta pemerintah daerah, sehingga mereka merasa mendapatkan perhatian. Dan Komisi VIII DPR RI terus menjalankan fungsinya pengawasan untuk bisa mendorong pengambilan kebijakan yang lebih baik.
