Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan penetapan bakal calon kepala daerah yang diusung dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2018, dipastikan tidak dalam satu paket.

Strategi perbedaan pengusungan lebih pada melihat faktor kewilayahan, baik di kabupaten/kota hingga provinsi yang jelas berbeda topografi pemilihnya meski dalam satu wilayah. Termasuk, di NTB.

“Sehingga pertimbangan kondisi masing-masing kabupaten dan provinsi akan berbeda strategi penetapannya yang akan dilakukan secara terpisah,” ujar Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPP PKS, Suryadi Jaya Purnama ST menjawab POS BALI melalui pesan tertulis (whatsapp), Senin (30/10/2017).

Mantan Ketua DPW PKS NTB itu menegaskan, manakala pihaknya dalam perhelatan Pilkada NTB 2018, justru masih membuka pintu untuk berkomunikasi dengan parpol lainnya.

SJP merasa perlu mengungkapkan hal itu, lantaran telah muncul adanya pernyataan Wakil Ketua DPD Demokrat NTB yang juga Ketua DPRD Lombok Timur H. Khaerul Rizal yang menyebutkan jika PKS akan berkoalisi satu paket dengan Demokrat.

Padahal, menurut dia, kemungkinan koalisi bisa dengan siapapun, termasuk Partai Demokrat terbuka dengan syarat tidak dalam koalisi yang linier di provinsi dan kabupaten. “Kita sayangkan pernyataan itu. Ingat, masing-masing partai punya strategi dan kebijakan yang harus kita saling hargai. PKS welcome berkoalisi dengan siapa asal tidak harus linear,” tegas Suryadi.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu mengaku, pihaknya sesuai target akan merencanakan mengumumkan pasangan calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Lombok Barat terlebih dahulu. Selanjutnya, pasangan Cabup dan Cawabup Lombok Timur dalam waktu dekat ini. “Tahap berikutnya, baru pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) dan pasangan calon walikota dan calon walikota Bima,” kata Suryadi Jaya Purnama.