Komentari
Berita Anggota Parlemen

Wawancara Hidayat Nur Wahid: Rakyat Harus Ikut Mengawal Pemilu

sumber berita , 06-03-2019

Pemilu 2019 tinggal  42 hari lagi. Pemilu yang kali ini berlangsung serentak antar Pemilu Legilatif dan Pemilu Presiden tersebut tensinya semakin hari semakin panas.

Serangan politik terus dilakukan ke dua pasangan Calon baik itu kubu petahana Jokowi-Ma'ruf maupuan kubu penantang Prabowo-Sandi.

Tensi yang semakin kencang tersebut memicu gesekan ditingkat akar rumput. Di Temanggung, organisasi sayap PPP yakni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), bentrok dengan kader PDIP.

Belum lagi provokasi pendukung pasangan calon saat melihat lawan jagoannya berkampanye di wilayah mereka. Saat Jokowi hadir di suatu daerah selalu ada provokasi teriakan Prabowo, begitu juga sebaliknya.

Namun di satu sisi, Pemilu kali ini justru meredupkan Pemilu Legislatif. Padahal Pileg tidak kalah pentingnya di negara demokrasi. Peran legislatif sangat penting untuk mengawasi eksekutif.

Melihat fenomena tersebut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memiliki pandangannya sendiri. Tribun berkesempatan mewawancarai Hidayat di Kantornya, Lantai 9 Gedung Nusantar III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, (28/2/2019).

Sebagai wakil Ketua MPR apa himbauan bapak kepada masyarakat menjelang Pemilu?

Saya mengatakan karenanya sudah menjadi sewajarnya bila rakyat oleh UU diberikan posisi yang besar mengenai kedaulatan, rakyat juga yang harus mengawal agar pemilu ini jangan sampai pemilu membuat pilu, Pilegnya jangan sampai hanya menjadi pilek, membikin pilek flu nya Indonesia.

Jadi rakyat betul betul diinformasikan, diberikan siapa pun anda, agama apapun anda, afiliasi apapun politik anda, andalah pemilik kedaulatan tertinggi jangan sampai anda mau direndahkan sekelas jangkrik, diadu atau seperti domba, muah diadu domba, jangan sampai mau diprovokasi seperti pembakaran atribut kemudian menyebarkan hoaks yang kemudian akan mengacaukan pemilu.

Jadi rakyat yang harus mengontrol diri agar tidak terjadi gesekan menjelang Pemilu?

Karena rakyat yang akan menentukan pemimpin nya 4 tahun yang akan datang.

Jadi saya harap rakyat betul betul menjadi pemilik kedaulatan yang sebenarnya sebagaimana perintah UUD, dan rakyat sebenarnya memang mau begitu.

Namun meskipun demikian, ada pihak pihak yang kemudian barangkali terobsesi menjadi pemenang sehingga kemudian melakukan segala cara seperti rakyat diprovokasi, diberi informasi hoaks. Informasi hoaks itu bukan dari rakyat.

Rakyat hanya korban informasi hoaks apapun bentuknya, jadi saya harap betul betul agar para elit apakah di parpol atau lembaga apapun agar sepakat sepaham dengan prinsip kedaulatan rakyat yaitu jangan cederai kedaulatan rakyat dengan manipulasi dengan hoaks dengan fitnah intimidasi dengan money politik.

Jadi ada yang mempengaruhi rakyat, sehingga mudah terprovokasi?

Jadi seluruh pihak harus komitmen menjaga kedaulatan rakyat ini semaksimal mungkin sejernih mungkin dengan yang saya sebut sebagai tiga teroris pemilu. Teror pemilu itu bisa hadir melalui intimidasi dan itu terjadi sekarang ini. Teror juga bisa hadir melalui manipulasi dan itu juga terjadi sekarang ini. Terakhir juga bisa hadir melalui money politik. kalau publik terteror dengan money politik dia tidak akan mempunyai akal sehat sehingga dia akan memilih dengan cara yang salah.

Selain itu terakhir tentu penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu harus betul betul firm bahwa merekalah yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan perintah UUD. jangan sampai kesannya KPU menjadi seolah olah terbawa menjadi kepentingan satu calon tertentu.

Saya apresiasi Bawaslu berani mengumumkan calon anggota DPR /DPRD yang pernah terlibat atau menjadi narapidana korupsi. Saya apresiasi itu, malah usulan kami dulu agar mereka tidak dicalonkan namun sudah terlanjur mungkin satu step yang akan datang akan terwujud.

Namun ada beberapa pihak yang tidak puas dengan kinerja KPU salah satu yang paling mencolok adalah terkait penetapan DPT (daftar pemilih tetap) dan itu menyebabkan munculah di Medsos tatacara pencoblosan pakai bahasa cina dan lainnya, dan kemarin ketemu lah ada e-KTP kemarin yang ternyata miliknya nama nya jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa dan indonesia dan bahasa Inggris juga enga bisa ini menimbulkan prasangka tentang legitimasi pemilu dan hasil pemilu.

Bawaslu juga demikian, Bawaslu diharapkan menjadi pengawas yang jujur adil, tapi sering terlihat lebih aktif untuk merespon bila itu terkait hubungannya dengan kubu 02.

Paling mencolok ketika pak Anies dipanggil Bawaslu hanya karena beliau menyampaikan begini (simbol dua jari) di forumnya Gerindra. tetapi ketika kemudian gubernur lain dilaporkan bupati dilaporkan tidak ada tindakan apapun.

Ada seorang lurah di Jatim yang sudah dipenjara karena mendukung pak Sandi. Sementara di Makasar ada 15 camat sampai hari ini engga jelas keputusannya.

Di Jateng Bawaslu memutuskan gubernur dan bupati melakukan kesalahan tidak netral sebagai ASN, bukanya diberi sanksi malah Mendagri pasang badan untuk membela dan Bawaslu tidak bisa ngapa ngapain.

Jadi ini yang seharusnya rakyat memiliki kedaulatan itu tidak mendapatkan situasi yang kondusif supaya mereka bisa melakukan proses demokrasi yang baik . Penyelanggara pemilu dianggap tidak netral, money politik jalan terus, intimidasi terjadi manipulasi data juga belum selesai.

Jadi menurut saya menuju april 17 mudah mudahan masih ada waktu untuk segera menghadirkan kondisi yang firm supaya mereka bisa dipercaya publik melakukan kegiatan yang betul betul mengkoreksi beragam kesalahan yang tadi saya sebutkan.

Yang membuat Bawaslu dan KPU tidak benar-benar apa? Apakah personalnya atau ada permintaan pihak luar?

itu memerlukan penelitian yang lain, tapi kita lihat realita yang tertampakan itu, dengan mudah orang akan mudah memberikan penilaian semacam itu dan termasuk penentuan nomer Capres cawapres. Kapan sih dulu waktu Pilpres 2004, 2009, 2014.

Peserta Pemilu, engga ada tuh nomor 01 atau 02 dan seterusnya, tapi ya nomor 1,2,3, 4 saja, lalu kenapa sekarang 01 dan 02? Apakah karena itu usulan dari TKN kan. Kenapa (usulan) itu begitu saja diterima, ada apa? kok beda beda itu memunculkan tanda tanya.

Sekali lagi kenapa (dugaan ada yang mengkondisikan) membutuhkan penelitian, saya hanya menyampaikan fakta fakta yang oleh publik ini disinyalir KPU dan Bawaslu tidak firm dan karenanya mereka harus memperbaiki diri masih ada waktu, kalau terus berlanjut orang akan ada bayang bayang bahwa ini pemilu nanti tidak Luber, Jurdil.

Terus bagaimana orang mau mempercayai hasil pemilu. kalau pemilu tidak legitimate akan sangat merugikan. secara ekonomi negara telah mengeluarkan pilihan triliun rupiah secara emosional rakyat indonesia sudah dicampuradukan luar biasa, jungkir balik.

Soal penanganan hukumnya bagaimana? Pemilu kan ada Gakumdu tapi ada polisi yang bisa melakukan penegakan hukum terkait pidana Pemili. Menurut bapak apakah porsinya polisi sudah pas atau harus ada yang perlu disesuaikan?

Terkahir ada jadi 3 emak emak yang oleh polisi malam hari langsung ditangkap dan langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, hanya karena emak emak ini dituduh menyebarkan hoaks atau berita tidak menyenangkan.

Secara prinsip saya setuju seluruh pelanggaran hukum harus ditindak tapi kalau melakukan penindakan ya lakukan tindakan itu dengan adil. Kalau ini ditindak bagaimana dengan mereka yang sudah berkali kali menyebarkan berita bohong tentang pak Prabowo.

Seperti hoaks kalau Prabowo menang maka akan menjamur radikalisme, intoleran, khilafah ada, itu lebih ngeri lagi. kalau hanya LGBT dan azan itu kan parsial tapi kalau khilafah, inti itu, radikal inti itu, intoleran inti itu, dan tidak ada yang ditangkap satu pun, adilkah? Jadi publik ini disuguhi tontonan semacam ini. ada seorang memakaikan atribut sinterclas pada pak Maruf Amin saya juga menolak pada prilaku semacam ini dan orang itu dicari ditangkap, itu (pelaku) di Aceh, ditangkap polisi dalam waktu singkat.

Tapi sebelumnya Habib Rizieq, Ustaz Arifin Ilham, KH Abdul Rosyid Dipakein sinterclas oleh Ade Armando sudah dilaporkan ke polisi ada tindakan? apakah ini keadilan hukum.

Inilah yang menjadi bagian yang harus dikoreksi. Karena begini kalau benar siapapun yang melanggar ditindak, tapi kalau anda menindak satu kejahatan sejenis maka yang melakukan kejahatan sejenis lain harus ditindak, jangan terulang lagi terulang lagi. Kesimpulannya kalau terulang ulang maka ada penegakan hukum yang tidak adil.

Apakah ada yang mengkondisikan aparat Tidak netral?

saya tidak mengatakan ada yang mengarahkan. Saya tidak mengatakan ada yang melakukan pengkondisian. kondisi ini terjadi dan tadi saya bilang perlu penelitian lain yang lebih jauh lagi, perlu bukti yang lebih kuat lagi. Tapi tanpa itu pun ini jelas masalah, jangan karena tidak ada yang mengarahkan lalu kami biarkan.

Apakah tidak firm nya kondisi penyelenggara dan aparat sudah terlalu masif?

Ya itu dia untuk sampai pada kesimpulan itu saya perlu penelitian lebih lanjut. saya tidak biasa melakukan judgment dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.Kalau anda intens di Media sosial betapa masyarakat merasakan itu kok.

Harapan bapak terhadap dua Paslon ini terutama setelah debat?

Masalah kadang terjadi bukan dari pasangan tapi persepsi pemberitaan yang tersampaikan pada publik. ya mungkin kalau live orang bisa melihat langsung. dari situ kita berharap keduanya tampil negarawan.

‎Kedua Paslon belum menampilkan sosok negarawan?

Negarawan kalau menyampaikan data ya yang akurat. Data data nya masalah dan itu dinilai sebagai menyerang pribadi, dan ketika dinilai sebagai menyerang pribadi dan itu ternyata malah membuka kotak pandora.

Contohnya Soal Konsesi Lahan Prabowo yang disinggung Jokowi?

Beliau (Jokowi) menyampaikan 'kalau ada yang mengembalikan konsesi lahannya kepada negara saya tunggu sekarang juga', disitu ada abuse of position.

Kalau ngomong posisinya sebagai capres atau apa? Memang Capres bisa menunggu. 'Kalau ada yang mau memgembalikan lahan saya tunggu sekarang juga'.

Kemudian orang bertanya ini yang lagi pidato Capres atau Presiden. Kalau presiden masa ngomongnya sebagai posisi Capres. Kalau Capres apakah bisa menunggu pengembalian konsesi tanah.

Seharusnya ke dua Paslon seperti apa?

Kalau anda negarawan anda akan menyampaikan visi misi yang betul betul membuat publik Indonesia memiliki harapan Indonesia ke depan,karena calon pemimpinnya teruji visi misinya dan diketahui mereka punya keunggulan.

Tensi Pilpres sudah mulai tinggi, apa penyebabnya?

Tentang panas di tingkat akar rumput variannya banyak. bukan hanya antar Capres-Cawapres tapi pendukungnya menggunakan tindakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan kemudian Polisi dan Bawaslu yang tadinya beliau harusnya menjadi wasit yang harus netral kemudian perilakunya sulit untuk dinilai netral.

Bagaimana terkait penyelenggaraan Pemilu kali ini,apakah tahapannya sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPU?

Sosialisasi dari KPU belum sangat memadai rakyat masih sangat bingung. Di Jakarta saja banyak warga bingung dengan pencoblosan besok.

Padahal di Jakarta hanya 4 kartu (surat suara), sementara daerah 5 kartu. Ditambah lagi daerah jauh dari pusat informasi . Tapi KPU belum melakukan sosialisas yang masif kepada masyarakat yang harus mencoblos secara berbarengan.

Pemilu Legislatif sekarang ini gaungnya kalah oleh Pilpres, apa penyebabnya?

Ini pertama Pileg dan Pilpres berbarengan dan karena baru pertama kali publik ingin mendapat informasi yang seluas luasnya.

Kemudian Pileg sifatnya lokal maka gaungnya sangat lokal. Beda dengan Pilpres yang gaungnya nasional karena sifatnya nasional dapilnya Nasional.

Selain itu kekuasaan eksekutif jauh lebih luas dari kekuasaan legislatif yang hanya per masing-masih wilayah.

Konteks politik pemilu kan kekuasaan, sementara kekuasaan itu ya eksekutif dengan persentase kekuasaannya yang tinggi. Contonya yang awal membikin anggaran belanja mereka (eksekuif) kemudian yang eksekusi mereka juga, yang punya pasukan sampai tingkat lurah mereka, oleh karenanya Pilpres lebih seksi ketimbang Pileg.

Terakhir peran media. Karena media hanya meramaikan Pilpres, ya jadi Pilpres ramai. Kalau media memberitakan berimbang ya engga masalah misalnya 60-40 persen lah. Kalau sekarang 85-15 persen. Ini peran media untuk mengembalikan bandul demokrasi ke jalan sebenarnya. Kan demokrasi bukan hanya eksekutif tapi legislatif. Kalau eksekutif sangat kuat dan legislatif sangat lemah kan tidak baik.

Harapannya dari peran Media Massa sekarang?

Media diharapkan menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Tidak membuat panas kondisi di lapangan termasuk mengutip yang tida akurat. Menghadirkan fitnah atau hoaks.

Karena tadi konflik di tingkat lapangan bukan hanya karena elit atau politikus. Menurut saya semua pihak mempunyai kewajiban menghadirkan pemilu yang Jurdil.

 

Diposting 06-03-2019.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

M. Hidayat Nur wahid

Anggota DPR-RI 2014
DKI Jakarta II