Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan pembahasan soal saham Pemprov DKI PT Delta Djakarta baru akan dilakukan pekan depan. Namun, Taufik tak memerinci kapan tepatnya pembahasan itu dilakukan.
"Belum ya, mungkin minggu depan membahas itu. Belum tahu harinya," kata Taufik gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).
Taufik mengatakan posisi pemerintah tidak tepat jika memiliki saham di perusahaan bir. Untuk itu, menurutnya, dewan perlu menyetujui dari awal untuk melepas saham.
"Kan sekarang yang pertama menyetujui dari awal, jadi ada kewajiban untuk mensosialisasikan itu, melobi itu pada seluruh fraksi supaya mau nerima. Sudahlah haram-haram ini masa nggak mau terima. Tapi kalau soal ini, kalau saya dari sudut pemerintahan, posisinya tidak tepat pemerintah punya saham di pabrik bir. Nggak tepat itu," ucap Taufik.
Taufik menilai pemerintah bukanlah institusi yang mencari untung. Menurutnya, pemerintah memiliki posisi penting dalam kasus saham PT Delta Djakarta.
"Itu sebenarnya position-nya yang penting itu, urusan Delta itu, sebagai pemerintah. Ini pertama nggak tepat karena pemerintah bukan institusi yang nyari untung, dia harus membangun. Kalau misalnya BUMD, BUMD ada proses pembangunannya," ujar Taufik.
"Kalau Delta apa? Perusahaan apa Delta? Mau membangun apa Delta? Bangun minum-minum bir? Di situ intinya positioning pemerintah. Kedua agak repot, secara psikologis pemerintah di satu sisi regulator berkaitan dengan minuman begituan, di sudut lain memproduksi," imbuhnya.
Menurut hitung-hitungan Taufik, pemerintah akan untung jika menjual saham bir tersebut. Keuntungan yang masuk dalam APBD akan bisa digunakan pemerintah untuk mendanai program-program.
"Kalau mau hitung angka, kan Rp 50 miliar setahun. Sekarang saya tarik Rp 1,2 triliun di depan. Saya mestinya untung dong. Kalau mau ngikutin Rp 50 miliar ngikutin ada 24 tahun saya baru dapat Rp 1,2 triliun. Duitnya untuk apa? Duitnya masuk APBD, (melalui) under income, masa duitnya masuk siapa. Baru nanti APBD keluar dalam bentuk program-program," jelasnya.
Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra DKI ini mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hanya memikirkan soal moral, tetapi juga pemerintah yang tidak seharusnya mencari untung. Menurut Taufik, ada beban yang ditanggung pemerintah dalam persoalan saham bir ini.
"Bukan saja moral aja, ini bukan soal untung juga. Pemda nggak boleh cari untung. Pemerintah pedagang apa? Ini soal position yang nggak tepat. Paling tepat lepas aja, supaya secara psikologi juga nggak ada beban," tuturnya.
"Jadi ada beban dong. Di satu sisi mau ngatur regulasi minuman beralkohol tapi di sudut lain Anda pun yang memproduksi. Anda punya kewajiban begono, begini. Udahlah, nggak ada argumen, jual aja," lanjut Taufik.
Taufik yakin jika persoalan penjualan saham bir ini bisa diselesaikan. Namun, ia tak menjawab gamblang apakah akan selesai sebelum atau setelah gelaran Pilpres 2019.
"Itu mah soal gampang, soal abis kapan itu soal gampang, yang penting niatnya kuat dulu," pungkasnya.
