Keinginan Bank Jambi agar kabupatan dan kota menyuntikkan tambahan modal hingga di 2014 memiliki dana total Rp 1 triliun mendapat tanggapan beragam. Seperti Pemkab Bungo yang menyambut positif keinginan Bank Jambi itu. Namun daerah ini menyatakan tak sanggup menyetor modal lagi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Khaidir Saleh, Jumat (7/1) kepada Tribun mengatakan, idealnya Bank Jambi memang harus memiliki dana besar sehingga bisa bersaing dengan bank lainnya. Namun persoalannya, apakah kabupaten dan kota mampu menambah modal. "Khusus Kabupaten Bungo, pada tahun 2011 belum dianggarkan," kata Khaidir.
Khaidir mengatakan, belum dianggarkannya untuk penambahan modal sebesar Rp 12,5 pada 2011, dikarenakan keadaan keuangan Kabupaten Bungo saat ini belum memungkin untuk melakukan hal tersebut. "Ke depan akan kita pikirkan mengenai hal itu," ucapnya.
Sebab, kata Khaidir, kontribusi Bank Jambi di Kabupaten Bungo juga sangat bagus, di mana dari saham Pemkab yang ada saat ini sebesar Rp 13.5 miliar setiap tahun pemerintah mendapay mendapat deviden.
Senada, Ketua DPRD Bungo M Mahilli mengatakan, memang pihaknya telah diberitahukan mengenai adanya rencana tersebut. Namun ia mengatakan, untuk melakukan itu pihaknya perlu mengadakan rapat terlebih dahulu dengan eksekutif. "Agak berat bisa menambah modal sebesar itu, kondisi keuangan kita saat ini lagi pas-pasan," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau memang hal itu diwajibkan, pihaknya juga tidak bisa langsung bisa melakukan. "Kita juga harus tahu bagaimana teknisnya, semuanya kita harus tahu terlebih dahulu. Namun saat ini kita belum melakukan rapat dengan eksekutif," tuturnya.
Namun Mahilli mengatakan, kehadiran Bank Jambi terutama di Kabupaten Bungo, sangat memberikan kontribusi bagi daerah, terutama terkait perbankkan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bungo. "Kontribusinya besar, sebagai tempat masyarakat melakukan simpang pinjam," jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Merangin mengaku sejak lama sudah memikirkan penambahan modal itu. Sekda Merangin Khafid Moein mengatakan, mengenai jumlah dana senilai Rp 12,5 miliar per tahun, sudah memahami hal tersebut. "Itu kan sudah menjadi komitmen kita bersama. Akan kita siapkan," ujarnya singkat.
Sebenarnya, Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia berkomitmen untuk membangun BPD Regional Champion yakni berkomitmen pada 2014 modal BPD mencapai Rp 1 triliun. Untuk itu pemegang saham yaitu Pemprov, Pemkab dan Pemkot harus menambah modalnya.
Direktur Utama Bank Jambi, Hardani Rusli idampingi Direktur Umum M Taufik Yasak mengatakan sudah komitmen BPD seluruh indonesia untuk menambah modal mencapai minimal Rp 1 triliun hingga 2014.
"Apabila tidak tercapai konsekuensinya BPD yaitu bank umum bisa menjadi BPR, pada prinsipnya hanya ada dua Bank yaitu Bank Umum dan BPR, BPD kan Bank umum, apabila tidak capai target maka bisa menjadi BPR," katanya.
Untuk itu, tercapainya modal tergantung pada komitmen pemerintah itu sendiri. Di samping itu juga, banyak manfaat dari bertambahnya modal, baik pemegang saham maupun masyarakat sendiri. Seperti pemegang saham, semakin banyak modal yang ditanam maka semakin besar pula deviden yang dibagikan.
Selain itu juga manfaat bagi pemegang saham, bisa meminjam uang kepada BPD untuk mengerjakan proyek sebelum dana tersebut cair dari pusat. Tapi harus ada izin dari DPRD terlebih dahulu.
Sementara dampak bagi masyarakat pengucuran kredit akan lebih besar lagi, baik untuk kredit konsumtif maupun kredit produktif.
Ia juga menjelaskan pertumbuhan Bank Jambi saat ini selalu mengalami pertumbuhan, seperti aset Bank Jambi pada 2005 sebesar Rp 838,8 miliar, pada 2010 menjadi Rp 2,1 triliun. Sementara dana pihak ketiga (DPK) pada 2005 sebesar Rp 675,1 miliar, pada 2010 DPK sebesar Rp 1,5 triliun. "Pengucuran kredit kita juga naik, dari Rp 362,5 miliar pada 2005 menjadi Rp 1,2 triliun pada 2010," ujarnya.
Tidak hanya itu, laba Bank Jambi pada 2010 ini sebesar Rp 86,8 miliar, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada 2009 laba bersihnya sekitar Rp 70,2 miliar.
Pada 2010, pemegang saham terbesar merupakan Provinsi Jambi, Pemprov memiliki modal sebesar Rp 38,3 miliar, pemegang saham kedua terbesar yaitu Pemkab Bungo sebesar Rp 13,3 miliar, pemegang saham ketiga yaitu Pemkab Merangin dengan modal sebesar Rp 12,3 miliar. "Pemegang saham terkecil merupakan Pemkab Tanjabbar yaitu sebesar Rp 5,6 miliar," ujarnya.
