Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad mengatakan, dalam konteks akulturasi budaya, keseluruhan budaya-budaya yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali harus tetap mempertahankan budaya asli. Noor mengimbau Pemerintah Pusat untuk bisa menopang untuk melestarikan budaya asli Bali, khususnya yang ada di Denpasar.
“Harus ada regulasi yang memproteksi, akulturasi budaya dengan budaya lain termasuk budaya asing, tidak mengikis nilai-nilai luhur Bali,” ujar Noor Achmad usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan infrastruktur promosi dan dampak bencana terhadap pariwisata ke Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Selasa (26/3/2019).
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini menyoroti kecilnya jumlah dana APBD dan PAD Denpasar. APBD Denpasar hanya berjumlah Rp 2 triliun, sedangkan PAD Denpasar hanya sebesar Rp 800 Miliar. Padahal, Denpasar-Bali menyumbang sebesar Rp 50 triliun ke pemerintah pusat.
“Bali juga menyumbang Rp 50 triliun ke pusat, namun demikian, ke APBD Denpasar sangat kecil jumlahnya yaitu hanya berjumlah Rp 2 triliun, PAD mereka juga hanya Rp 800 Miliar. Oleh karena itu, supaya ini juga bisa menjadi perhatian Pemerintah Pusat kepada Denpasar, Bali,” tandas Noor.
Legislator dapil Jawa Tengah II ini pada kesempatan yang sama menegaskan, Komisi X DPR segera mengundang Kementerian Pariwisata untuk mengkoordinasikan persoalan yang muncul di Denpasar-Bali. Kementerian Pariwisata khususnya dalam hal ini Deputi Infastruktur, diminta untuk bisa memberikan dukungan bantuan infrastruktur ke Denpasar-Bali.
“Deputi Infastruktur Kemenpar diminta untuk bisa memberikan bantuan infrastruktur ke Denpasar-Bali, khususnya destinasi wisata yang saat ini kurang begitu baik. Supaya ke depannya tidak ada kendala, maka koordinasi dengan Kemenpar menjadi sangat penting,” pungkas Noor Achmad.
