Dr. Saleh Pertaonan Daulay, M.Ag., M.Hum, M.A.

Anggota DPR-RI periode 2019-2024 Partai: PAN, Dapil: Sumatera Utara 2 ... (meliputi Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba, Kota Gunungsitoli, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga)

No. Urut: 1 Jumlah suara pemilu 2019: 142.683

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 Partai : PAN

Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Kamu mencari peraturan ?

234 ribu ++ peraturan

Temukan dalam kurang dari 1 detik!

di LumbungPeraturan

Terakhir dilihat user lain

1. SK Dir BI 31/310/KEP/DIR tahun 1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum (sudah dicabut)

Profilnya

Domisili:: KOTA TANGERANG SELATAN

Tempat / tgl. lahir:: PADANG LAWAS / 04-05-1974

Pekerjaan:: Anggota DPR 2014-2019

Pendidikan:: S3

Motivasi:: Saya ingin mendarmabaktikan waktu dan pikiran saya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan saya. Selain itu, saya juga ingin menerapkan ilmu pengetahuan yang saya peroleh selama ini dalam kehidupan nyata, terutama dalam ranah politik. Dunia politik menjadi pilihan karena saya meyakini bahwa di dalam kehidupan kebangsaan, hanya politik yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial secara cepat, terstruktur, dan terencana.

Target/Sasaran:: 1). Memperjuangkan peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di daerah pemilihan 2). Memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di daerah pemilihan 3). Memperjuangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah pemilihan 4). Membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program pembangunan di daerah sehingga selaras dengan arah pembangunan nasional. 5). Memberikan advokasi pada masyarakat terkait dengan berbagai persoalan kehidupan sosial ekonomi yang mereka hadapi. 6. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan dan juga dalam melaksanakan undang-undang. 7). Bersama-sama dengan pemerintah menyusun undang-undang yang dibutuhkan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.