Keputusan Menteri Perdagangan No 542 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----
                   NOMOR 542 TAHUN 2023
                           TENTANG
 HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN
   TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA
                   PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
            MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang   : a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
                   Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022
                   tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas
                   Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea
                   Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan
                   Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and
                   Deodorized Palm Olein yang Dikenakan Bea Keluar dan
                   Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola
                   Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Harga
                   Referensi crude palm oil (CPO) yang Dikenakan Bea Keluar
                   dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola
                   Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
              b.   bahwa penetapan Harga Referensi atas produk crude palm
                   oil (CPO) yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan
                   Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan
                   Kelapa Sawit dilakukan setelah memperhatikan usulan
                   tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan kementerian,
                   lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan
                   teknis terkait;
              c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                   dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
                   Menteri Perdagangan tentang Harga Referensi Crude Palm
                   Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan
                   Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
                   Sawit;
Mengingat   : 1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
                   Indonesia Tahun 1945;
              2.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
                   Agreement Establishing The World Trade Organization
                   (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
                   Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
                   Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Nomor 3564);
              3.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
                   Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                   1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
                   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
                   atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
                   Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
JariUngu.com>