Surat Dirjen Perbendaharaan No S-128/PB/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 Unaudited

Surat Dirjen Perbendaharaan No S-128/PB/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 Unaudited

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Nomor S- 182/PB/2019 11 Februari 2019 Sifat Sangat Segera Lampiran Satu Berkas Hal Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 Unaudited Yth. Para Kepala Biro Keuangan/Umum/Kapusku/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga (Daftar Terlampir) Jakarta Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 unaudited, serta sehubungan dengan Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Kebijakan penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam rangka menjaga kualitas LKKL dan LKPP Tahun 2018, Pemerintah memutuskan hasil penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2018. Hasil penilaian kembali akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. 2. Namun demikian, laporan keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1, laporan barang tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1, serta Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Tahun 2018 masih menyajikan angka hasil revaluasi BMN dimaksud. 3. Penjelasan atas perbedaan data BMN pada LKKL dan Laporan Barang Pengguna (LBP) perlu diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN). Adapun ilustrasi pengungkapan informasi terkait selisih nilai tersebut adalah sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Ill surat ini. 4. Sehubungan dengan hal-hal di atas, K/L agar melakukan koreksi pencatatan atas hasil revaluasi BMN dimaksud melalui penjurnalan pada Satker Konsolidasi, dengan berpedoman pada petunjuk teknis jurnal koreksi pencatatan hasil penilaian kembali BMN sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II surat ini. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih. a.n. Direktur Jenderal, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Firmansyah N. Nazaroedin Tembusan: 1. Wakil Menteri Keuangan 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 4. lnspektur Jenderal Kementerian Keuangan 5. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di seluruh K/L 6. Para lnspektur Jenderal/lnspektur Utama/lnspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga di seluruh K/L 7. Direktur Barang Milik Negara - Ditjen Kekayaan Negara JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Login/Registrasi untuk berlangganan

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(2.637 KB, 28 hal.)
Peraturan Lain...

Jenis: Surat Dirjen Perbendaharaan, Tahun: Semua (∑: 615)