Surat Edaran Menteri Kesehatan No HK.02.02/C/380/2023 tahun 2023 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke-2 bagi Kelompok Masyarakat Umum

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----
1.     Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2.     Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3.     Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia
                                                    SURAT EDARAN
                                           NOMOR HK.02.02/C/380/2023
                                                         TENTANG
                               VAKSINASI COVID-19 DOSIS BOOSTER KE-2
                                   BAGI KELOMPOK MASYARAKAT UMUM
         Mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 dan adanya varian
baru, perlu adanya percepatan vaksinasi COVID-19 di tahun 2023, baik vaksinasi primer dan
booster. Berdasarkan rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesia
Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) dalam surat nomor ITAGI/SR/23/2022
tanggal 24 November 2022 tentang Update Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Kedua
bagi Masyarakat disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2 dapat diberikan
bagi masyarakat umum.
         Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama
pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, baik
pemerintah maupun swasta, dalam melakukan vaksinasi COVID-19 booster ke-2 bagi
masyarakat umum (18 tahun ke atas).
Mengingat ketentuan:
1.     Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
       Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
       Indonesia Nomor 3237);
2.     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
       Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
       Indonesia Nomor 4723);
3.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
     Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
     Indonesia Nomor 5063);
4.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 6236);
5.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
     Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
     Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3447);
6.   Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
     Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
     2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)
     sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
     Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
     tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan
     Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik
JariUngu.com>