- Berlangganan!
- Jelajahi
- Cari
- Pemerintah Pusat (12.165)
- Badan Pemeriksa Keuangan (36)
- Bank Indonesia (1.963)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (534)
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (293)
- Kementerian Dalam Negeri (2.897)
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (255)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1.382)
- Kementerian Kesehatan (1.449)
- Kementerian Ketenagakerjaan (840)
- Kementerian Keuangan (6.980)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (212)
- Kementerian Pekerjaan Umum (552)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (261)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (1.035)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1.788)
- Kementerian Perdagangan (1.184)
- Kementerian Perindustrian (1.328)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (34)
- Lembaga Penjamin Simpanan (134)
- Otoritas Jasa Keuangan (1.369)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (81)
- Prov. Aceh (5.641):
- Prov. Bali (9.297):
- Prov. Banten (4.994):
- Prov. Bengkulu (4.017):
- Prov. DI Yogyakarta (10.111):
- Prov. DKI Jakarta (5.135):
- Prov. Gorontalo (2.621):
- Prov. Jambi (4.018):
- Prov. Jawa Barat (13.150):
- Prov. Jawa Tengah (18.398):
- Prov. Jawa Timur (27.662):
- Prov. Kalimantan Barat (4.366):
- Prov. Kalimantan Selatan (8.338):
- Prov. Kalimantan Tengah (5.096):
- Prov. Kalimantan Timur (4.390):
- Prov. Kalimantan Utara (1.354):
- Prov. Kepulauan Bangka Belitung (3.771):
- Prov. Kepulauan Riau (1.364):
- Prov. Lampung (8.332):
- Prov. Maluku (1.987):
- Prov. Maluku Utara (823):
- Prov. Nusa Tenggara Barat (2.818):
- Prov. Nusa Tenggara Timur (2.333):
- Prov. Papua (1.015):
- Prov. Papua Barat (1.007):
- Prov. Riau (4.822):
- Prov. Sulawesi Barat (1.017):
- Prov. Sulawesi Selatan (5.049):
- Prov. Sulawesi Tengah (2.778):
- Prov. Sulawesi Tenggara (3.002):
- Prov. Sulawesi Utara (1.617):
- Prov. Sumatera Barat (6.221):
- Prov. Sumatera Selatan (5.065):
- Prov. Sumatera Utara (4.289):
Daftar peraturan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia
Jenis: Semua , Tahun: Semua (∑: 225.027)
- Keputusan Menteri Perdagangan
- Tahun 2023
- 1. KepMendag 544 tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar
- 2. KepMendag 543 tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas Dengan Berat Netto <= 25 Kg
- 3. KepMendag 542 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- 4. KepMendag 541 tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
- Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 5. SE KaBPN B/KP.06/487/III/2023 tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi menuju Endemi
- Surat Edaran Menteri Kesehatan
- 6. SE Menkes HK.02.02/C/380/2023 tahun 2023 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster ke-2 bagi Kelompok Masyarakat Umum
- 7. SE Menkes HK.02.02/E/315/2023 tahun 2023 tentang Pengamanan Sediaan Sirop yang Dicabut Nomor Izin Edar (Nie), yang Ditarik pada Bets Tertentu dan yang Belum Dinyatakan Aman
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 8. Kepka BPN 307.1/SK-KP.03.01/II/2023 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1643/SK-100.KP.03.01/XII/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023
- Keputusan Menteri Perdagangan
- 9. KepMendag 164 tahun 2023 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 10. KepMendag 153 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Kriteria Serta Metode Penilaian dan Penetapan Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan