Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) tentang Lembaga Pengelola Investasi ( LPI).
Surat bernomor No R-03/Pres/01/2021 itu berisi nama-nama Dewan Pengawas LPI.
Adapun surat tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ke Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).
Menurut Puan, sesuai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
"Organ Lembaga Pengelola Investasi terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur.
Dewan Pengawas terdiri dari menteri dan unsur profesional yang diangkat oleh Presiden," ucapnya.
Kementerian Keuangan menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan modal awal sekitar Rp 15 triliun hingga Rp 75 triliun untuk membentuk LPI atau SWF. Dengan modal awal tersebut, LPI akan mampu menarik dan mengelola investasi yang masuk ke Tanah Air sekitar Rp 225 triliun atau tiga kali lipat dari modal awal.
Berdasarkan hal tersebut, Puan berharap nilai investasi sebesar itu dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap tenaga kerja.
"Dengan menarik dana investasi tiga kali lipat sekitar Rp 225 triliun, tentu akan menggerakkan ekonomi dan mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja," kata dia.
