Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib  menjelaskan apabila pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi ingin berjalan lancar, maka pemerintah harus mengutamakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang. Ia bersama Panitia Kerja (Panja) Sarana dan Prasarana Pendidikan mengaku telah merekomendasikan pemerintah untuk segera membentuk skala prioritas.

Skala prioritas yang dimaksud yaitu mengenai sekolah mana saja yang harus segera dibenahi fasilitasnya serta dipenuhi sarana dan pra sarananya. Menurutnya keseriusan penerapan sistem zonasi ini ia yakini akan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan nasional.

“Panja Sarpras Pendidikan Komisi X merekomendasikan kepada pemerintah untuk segara membuat skala prioritas sekolah mana saja yang harus segera dibenahi fasilitasnya, dipenuhi sarana dan pra sarananya salah satunya adalah untuk mengurangi kastanisasi pendidikan,” ucap Lathifah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Politisi dapil Jawa Timur V ini menambahkan, masih banyak pro kontra yang timbul dari masyarakat terhadap PPDB Zonasi. Hal ini memang sangat beralasan karena ada dua hal penting yang belum dipenuhi pemerintah untuk menunjang berjalan baiknya sistem tersebut yaitu belum meratanya jumlah dan sebaran guru yang berkualitas serta sarpras yang memadai.

“Kita lihat saat ini siswa dari keluarga ekonomi bawah sulit masuk ke sekolah negeri berkualitas. Padahal sekolah negeri itu milik publik. Sistem ini akan berjalan baik dalam pembahasan jangka panjang. Tahun ini memang belum kelihatan karena zonasi ini baru jalan tiga tahun. Zonasi tak akan berdampak jika kualitas sarpras, guru dan tenaga kependidikan tak ikut dibenahi,” tukas politisi PKB itu.