Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB meminta DPW Jawa Timur memberikan sanksi etik kepada kadernya, KR (52) yang diduga menyebarkan foto bugil istri siri. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, PKB akan meminta klarifikasi dari KR yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Malang itu.
"Astaga, ada-ada aja, nanti akan kami klarifikasi dahulu agar jelas duduk perkaranya," ungkap Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dimintai konfirmasi, Rabu (11/9/2019).
DPW PKB Jatim pun diminta tak tinggal diam. Bila memang terbukti, DPP meminta agar KR diberi sanksi etik sesuai dengan pelanggarannya.
"Nanti kami minta DPW untuk menindaklanjuti secara etik," kata Daniel.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu juga mengingatkan semua kader PKB. Para kader diminta untuk selalu menjaga sikap, apalagi bagi mereka yang mendapat amanah sebagai pejabat publik.
"Kami meminta agar segenap kader benar-benar bisa menjaga hal-hal seperti ini agar tidak terjadi, apalagi bila melekat jabatan publik," tegasnya.
KR merupakan salah satu dari 12 kader PKB yang terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024. Ini merupakan kedua kalinya, KR menjabat sebagai wakil rakyat.
KR dilaporkan oleh istri sirinya, SW (42), karena telah menyebarkan foto bugilnya. Selain mengadukan KR atas penyebaran konten pornografi, SW juga memperkarakan KR atas tuduhan perzinaan.
Soal Foto Bugil Istri Siri, DPP PKB Minta DPW Sanksi Etik Anggota DPRD MalangSW saat melaporkan KR ke polisi. (Muhammad Aminudin/detikcom)
Foto-foto korban tanpa mengenakan busana itu dikirim melalui pesan WhatsApp (WA). Foto yang disebar itu diambil pelaku saat bermalam di hotel bintang lima Kota Surabaya dengan SW. Kala itu, KR tengah mengikuti kunjungan kerja dewan di Kediri pada Maret 2019.
Penyebaran foto ini disebut dilatarbelakangi karena masalah Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut terbongkar istri sah KR. Menurut Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, Muslimin, KR juga turut melaporkan sang istri siri yang foto bugilnya tersebar.
"Keduanya diinformasikan saling mengadu ke polisi. Karena begitu, partai tidak harus benar-benar menerima informasi lengkap, dari kedua belah pihak," ungkap Muslimin.
DPC PKB Kabupaten Malang akan melakukan tabayyun untuk mengungkap persoalan yang sebenarnya. Sejauh ini agenda rapat internal akan digelar, untuk menindaklanjuti perkara tersebut.
"Kami kemarin menerima pemberitahuan, soal adanya pengaduan menyangkut kader kami (KR), dan surat itu sudah kami tembuskan kepada Ketua DPC dan dewan syuro," urai Muslimin.
"Kami juga akan tabayyun, kepada kedua belah pihak. Agar bisa mengetahui secara detil persoalan yang ada. Isinya apa, persoalannya bagaimana, kami belum tahu detail. Tapi sepertinya, hampir sama dengan yang diberitakan media massa," imbuhnya.
