Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil pihak PD Sarana Jaya menyusul dugaan korupsi pembelian tanah yang saat ini diselidiki Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.
Pemanggilan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi duduk perkaranya langsung dari PD Sarana Jaya. "Komisi B akan mengadakan rapat akan hal itu, memanggil Direktur Sarana Jaya. Kita akan meminta klarifikasi. Kita gerah betul," kata anggota Komisi B Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).
Untuk waktu pemanggilan akan diputuskan kemudian setelah seluruh anggota Komisi B menyepakati waktu dan perihal kegiatan yang diusulkan. "Di internal Komisi B masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau masih sulit untuk bisa rapat, kita akan minta pimpinan komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat," ungkapnya.
Komisi B juga mengaku belum bisa menjelaskan uraian masalah yang menyeret PD Sarana Jaya, lantaran kejadian ini masih disebut baru. Namun, ia menganggap dugaan kasus korupsi pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya merupakan hal serius yang perlu ditindaklanjuti. "Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius," ujarnya.
Diwartakan sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus pembelian tanah oleh PD Sarana Jaya. Hal ini dibenarkan oleh Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi awak media pada Senin (9/3/2020) malam. "Benar masih penyelidikan," ungkap Argo.
Dalam proses penyidikan, lanjut Argo, penyidik telah meminta klarifikasi pada pihak terkait melalui beberapa pemanggilan saksi. Siapa saja pihak yang dipanggil dan duduk perkara kasus, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu belum mau merinci. "Penyidik belum memberi info lanjutan," tambahnya.
Sebagai informasi PD Sarana Jaya adalah BUMD DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek properti strategis di ibu kota. Diantaranya, pengembangan kawasan sentra Primer Tanah Abang hingga pembangunan hunian dengan uang muka Rp 0, alias program DP 0 Rupiah.
