Khawatir dengan permasalahan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum merata di Sumsel, akhirnya Anggota DPD RI Komite IV, Arniza Nilawati turun tangan memanggil dalam rapat dengan pendapat bersama seluruh pihak terkait dengan program tersebut, Senin (16/03/2020).
Mulai dari Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, Kepala OJK Regional VII Sumbagsel di Palembang, Kepala Dinas Sosial Sumsel, Koordinator Wilayah PKH, para pimpinan bank perwakilan Sumsel, serta pihak terkait lainnya, membahas dalam pemaparan permasalahan PKH yang dihadapi di lapangan.
“Kami sebelumnya sudah beberapa kali rapat rekonsiliasi, namun belum ada titik penyelesaian, akhirnya seluruh pihak yang terkait dengan program bantuan sosial ini kami ajak rapat bersama,” ujar Arniza.
Mantan Koordinator PKH Sumsel ini, memberikan solusi berupa langkah konkrit kepada seluruh pihak yang ada untuk terus saling berkoordinasi, antara pihak swasta dan pemerintah.
Serta memberikan waktu kepada lembaga bayar atau Himbara, terutama yang mendominasi di Sumsel, dalam hal ini Bank BRI, untuk memberikan pelaporan mengenai progress penerima PKH ke depannya.
“Masih banyak penerima manfaat tidak menerima bantuan sebagaimana meskinya, selain itu, permasalahan kemiskinan di Sumsel ini tidak bisa dilakukan tanpa ada yang kolaborasi baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah mengatakan, permasalahan-permasalahan PKH yang sering terjadi di lapangan, pertama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan penerima PKH belum terdistribusi, hal ini seringkali terdapat kesalahan dari pihak bank, salah mapping, tidak adanya penerima PKH di data bank dan sebagainya.
“Selain itu, saldo yang masih nol, karena gagal masuk rekening yang merupakan permasalahan bank, dan dana rekening tidak masuk karena KKS PKH berarsiran dengan KKS BPNT atau karena kartu double,” ujarnya.
Permasalahan lainnya, ada KKS milik penerima yang hilang, rusak, terbakar atau tertelan mesin atm, hal ini menjadi permasalahan teknis di lapangan, juga nomor rekening yang ditutup atau terblokir, serta seringkali saldo atm yang tidak sesuai komponon atau kurang.
“Dana juga sering tidak masuk karena pergantian pengurus, meninggal dunia atau menjadi TKI,” ujarnya.
Menurutnya, ada sekitar 6.000 penerima bantuan yang belum tersalurkan dana PKH, dia ingin agar bantuan PKH tersebut pada Tahun 2020 dan seterusnya dapat disalurkan secara merata, dan menyeluruh juga kepada bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima PKH nantinya.
